Komnas HAM Bahas 5 Indikator Pelanggaran HAM Terhadap Pekerja

Hanya 10 Persen Pekerja yang Berserikat

Komnas HAM Bahas 5 Indikator Pelanggaran HAM Terhadap Pekerja

Oleh : ron/dd

Selasa | 30-10-2012 | 12:19 WIB

Ilustrasi

BATAM, batamtoday - Kota Batam sebagai daerah Industri ternyata kebebasan untuk berserikat bagi pekerja belum berjalan dengan baik. Dalam diskusi Komnas HAM menggali indikator pelanggaran HAM terhadap hak-hak buruh dan pekerja di PIH, Batam Centre pada Selasa (30/10/2012) terungkap hanya 10 persen pekerja yang masuk serikat.

"Yang masuk serikat hanya 10 persen dari 450 ribu pekerja atau buruh yang ada di Batam. Itu pelanggaran kebebasan berserikat pekerja," kata Masmur Siahaan, salah satu peserta diskusi dari Serikat Logam, Mesin dan Elektronik (Lomenik).

Dia juga mengatakan, beberapa kali saat diajukan permohonan ke Disnaker guna pencatatan pekerja yang akan masuk serikat sering ditolak dengan alasan

tidak sesuai sektor pekerjaannya.

"Orang jadi takut berserikat. Ini pencatatan saja bukan izin. Tidak ada yang mengatur harus sesuai sektor. Gimana kalau tidak ada organisasi serikat sektor tempat mereka bekerja? Dimana undang-undang 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat," tegasnya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas indikator larangan diskriminasi tentang imbalan, penyandang disabilitas dan hak perempuan. Selanjutnya indikator larangan kerja paksa mengenai kebebasan memilih pekerjaan, perlindungan jam kerja serta hak istirahat dan cuti.

Indikasi lainnya tentang larangan pekerja anak dan terakhir indikasi jaminan kesejahteraan sosial terkait jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Setelah mendapatkan masukan-masukan dari elemen pekerja di Batam, selanjutnya Komnas HAM akan membawa hasil diskusi tersebut ke Wali Kota serta ke perusahaan.

TERKINI
POPULER

Hanya 10 Persen Pekerja yang Berserikat

Peringati Hari Kesetiakawanan Nasional, KWP Gelar Jumpa, serta Berbagi Kasih ke Lansia dan Anak Yatim

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

Hanya 10 Persen Pekerja yang Berserikat

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peringati Hari Kesetiakawanan Nasional, KWP Gelar Jumpa, serta Berbagi Kasih ke Lansia dan Anak Yatim

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap