BATAMTODAY.COM, Jakarta- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi World Bank pada hari Jumat (13/12/2024). Dalam kesempatan itu, Ara mencari dukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Ia menilai anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak akan cukup untuk membiayai program 3 juta rumah.

Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain diluar APBN, seperti loan atau pinjaman, maupun skema investasi pengusaha.

"Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan, yaitu berupa pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama Bank Dunia dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Carolyn.

Carolyn menambahkan, untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah memang sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program 3 Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," ucap dia

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait akan menyulap aset lahan milik perusahaan plat merah. Hal ini dilakukan demi mendukung program 3 juta rumah.

Ia mencontohkan, lahan milik PT KAI di stasiun kereta api sangat potensial namun belum optimal. Alhasil, aset negara ini menjadi tidak tertata dan cenderung kumuh.

"Karena banyak tanah negara yang ideal, tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh," kata Ara.

Terkait hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, akan memetakan beberapa aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Nantinya, lahan BUMN dipakai untuk membangun program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

"Tadi kita ada kesepakatan untuk memetakan seluruh aset BUMN, yang tentu konteksnya perumahan, di mana untuk perumahan rakyat, dan di mana untuk rumah kelas menengah," ucap Erick.

Dua BUMN yang asetnya dimanfaatkan untuk pembangunan rumah adalah Perum Perumnas dan KAI.

“Kita ada Perumnas, kita juga ada milik KAI, kemudian ada proyek percontohan, bagaimana lahan-lahan milik KAI itu menjadi efektif, dan terjadi subsidi silang antara yang mampu dengan yang membutuhkan," ujar dia.

Editor: Surya