BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah berkomitmen menguatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, seperti terjadinya bencana. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan stok CPP selama ini dipertebal.

Itu turut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut terkait adanya potensi banjir besar bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya sebagaimana peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia menyebut, di Jakarta, stok beras di Bulog sekitar 280 ribu ton.

"Kita tidak berharap bencana terjadi. Mari kita berdoa semuanya baik-baik saja. Tapi kita telah bersiap dari segi pangan. Seperti kemarin untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi, kita minta Bulog untuk menyalurkan," kata Arief dalam keterangan resminya, Minggu (8/12/2024).

Saat ini, pemerintah, jelas dia sudah membuat sistem khusus untuk bencana. Begitu terjadi bencana, Pemerintah Daerah bersurat ke Badan Pangan Nasional (NFA), mengenai bantuan pangan beras.

Setelah itu NFA melakukan verifikasi. Kemudian NAD menugaskan Bulog untuk penyaluran.

"Nomor satu, bantuan dalam bentuk beras sudah ada dulu. Berikutnya tentunya pasti ada dari Kementerian Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan lainnya," ujar Arief.

Sebelumnya, dalam membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, pemerintah melalui NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP dalam bentuk beras sejumlah 63.979 kg. Ini diperuntukkan bagi 5.816 jiwa dengan alokasi 250 gram selama 44 hari.

Bulog juga diminta mempercepat penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga alokasi bulan Desember, khusus bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.

Penggunaan CPP untuk bencana dan keadaan darurat seperti ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Sementara teknis penyalurannya diperincikan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 30 Tahun 2023.

Arief mengajak Pemda untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Sehingga ketahanan pangan secara nasional dapat semakin kuat. Adapun tata cara perhitungan jumlah CPPD dalam bentuk beras telah diatur dalam Perbadan Nomor 15 Tahun 2023.

"Perlu disampaikan kepada masyarakat luas dan seluruh pemerintah daerah, kita harus punya CPPD. Sebagai referensi di Jakarta punya Food Station, di situ ada cadangan beras. Lalu Pasar Jaya di beberapa pasarnya sudah memiliki cold storage untuk memperpanjang shelf life," ujarnya.

Editor: Surya