PLN Batam Akui Berlakukan Tarif Progresif Sejak 1 Januari

PLN Batam Akui Berlakukan Tarif Progresif Sejak 1 Januari

Oleh : ypn/dd

Sabtu | 27-10-2012 | 16:00 WIB

BATAM, batamtoday - PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam mengakui telah memberlakukan mekanisme tarif progresif sejak Januari 2012 lalu untuk memperketat pemakaian listrik konsumen golongan rumah tangga.

Dadan Koerniadipura, Direktur Utama PT PLN Batam mengatakan, pihaknya sudah menerapkan pentarifan secara progresif sebagai salah satu upaya melakukan efesiensi penggunaan listrik oleh konsumen.

"Kami sudah menerapkan tarif progresif sejak Januari 2012 yang lalu, ujarnya, Sabtu (27/10/2012).

Tarif itu, jelasnya, hanya diberlakukan kepada para pelanggan golongan rumah tangga yang menggunakan Blok I dengan maksimum daya 60 KWH.

Secara teknis, bila ada pelanggan rumah tangga menggunakan lebih dari daya itu, maka secara otomatis pelanggan yang bersangkutan langsung dikenakan hitungan tarif Blok II yang berdaya maksimum 60 KWH.

Begitu selanjutnya sampai dengan penghitungan pada Blok 2 dan 3 yang menjadi daya terpasang pada pelanggan golongan ini.

Dengan kata lain, subsidi yang diberikan ke pelanggan rumah tangga akan semakin berkurang bila menggunakan listrik melebihi blok daya yang terpasang.

Namun tidak melepaskan penghitungan subsidi yang diberikan dan tidak memengaruhi tarif listrik untuk golongan pelanggan rumah tangga.

"Pelanggan rumah tangga tetap disubsidi, tetapi dikurangi kalau pemakaian listrik lebih besar dari daya terpasangnya," jelas dia.

Sejauh penerapan tarif progresif ini, dia mengungkapkan bahwa pelanggan rumah tangga yang memakai daya melebihi daya terpasang hanya harus menambah biaya rekening listrik sebesar Rp 2-3 ribu sehingga dinilai tidak terlalu memberatkan.

Itu pun jika menggunakan listrik melebihi daya terpasang, bila tidak, sistem penghitungan ini tidak mempengaruhi tagihan listrik seperti biasa.

"Jadi tarif progresif ini untuk mengarahkan pelanggan rumah tangga berhemat dan pembelajaran untuk lebih efisien," sambung Dadan.

Selain itu, dia menegaskan bahwa penerapan tarif progresif ini adalah kewenangan PT PLN Batam.

Kebijakan ini hanya bersifat teknis, bukan merubah besaran tarif sehingga menurutnya tidak memerlukan dasar aturan untuk menerapkannya.

"Penerapan tarif progresif ini kewenangan direksi. Tarif tidak berubah sehingga tidak perlu payung hukum. Ini hanya soal teknis penghitungan pemakaian listrik," paparnya.

Hal di atas dijelaskannya sekaligus menjawab sejumlah kalangan di Kota Batam yang memertanyakan pemberlakuan tarif progresif oleh PT PLN Batam.

Seperti yang pernah disampaikan puluhan aktivis Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam yang berunjuk rasa ke PLN Batam pada 23 Oktober lalu.

Mereka antara lain mempertanyakan pemberlakuan tarif progresif oleh PT PLN Batam karena dinilai tidak memiliki dasar hukum.

PMII Batam menengarai PT PLN Batam telah memberlakukan tarif progresif secara sepihak atau tanpa persetujuan pemerintah kota karena mereka meyakini belum ada peraturan daerah yang mengaturnya.

Mereka menilai PT PLN Batam telah merugikan pelanggan rumah tangga dan melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tarif Listrik Batam.

TERKINI
POPULER

RDP Komisi II DPRD Batam, Pertamina Sebut Stok Gas Melon Aman Hingga Akhir Tahun

BP Batam Sosialisasikan Rencana Pembangunan Jalan Pelabuhan Batu Ampar-Kampung Seraya

Polsek Tebing Tangkap Mantan Scammer di Kamboja Usai Kuras Uang Warga Pakai ATM

Lima Sekolah di Tanjungpinang Sabet Penghargaan Adiwiyata 2024

Sukseskan Pilkada, Plt Gubernur Kepri Tingkatkan Sinergi Forkopimda

XL Axiata Targetkan 200 Lembaga Pendidikan Terkoneksi Akses Internet Gratis di Akhir Tahun

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

Ratusan Kosmetik Impor Tak Berizin Diamankan BPOM Kepri

Bermodal Surat Rekomendasi, Beli Ratusan Liter Premium di SPBU Tembesi

Penggunaan Logo Militer oleh Warga Sipil Masih Marak di Batam