BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengajak berbagai organisasi perempuan, lembaga keagamaan, dan organisasi profesi untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan ini, ia menegaskan bahwa isu yang dihadapi perempuan dan anak bersifat kompleks, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai sektor yang dekat dengan masyarakat.

Menteri Arifah memberikan apresiasi kepada organisasi masyarakat yang terus aktif mendukung misi kementeriannya. "Kami berterima kasih atas komitmen dari organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kolaborasi ini krusial bagi keberhasilan upaya kita di lapangan, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kerja sama yang kuat, implementasi kebijakan akan lebih efektif," ujarnya, demikian dikutip laman Kementerian PPPA, Jumat (1/11/2024).

Menurut Arifah, sinergi yang solid memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam melaksanakan kebijakan yang lebih berdampak bagi masyarakat. Kolaborasi ini, katanya, akan memperkuat program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Arifah juga memperkenalkan konsep 'Ruang Bersama' sebagai platform kolaborasi untuk mendukung pengembangan keterampilan perempuan dan anak, mendorong kemandirian ekonomi, menyediakan ruang kreativitas, serta layanan konseling dan terapi untuk anak. Ia menekankan bahwa 'Ruang Bersama' adalah inisiatif gerakan bersama yang bertujuan menumbuhkan empati, rasa kebersamaan, dan gotong-royong dalam masyarakat.

"Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, kita bisa menghadirkan perubahan nyata bagi perempuan dan anak-anak Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai organisasi menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung program Kemen PPPA. Salah satunya adalah Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, yang diwakili oleh Stefany Valentia, Psikolog. Ia mengusulkan penempatan psikolog di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA untuk mendukung penanganan kasus perempuan dan anak, serta pentingnya legalitas praktik dan pelatihan kapasitas gender bagi tenaga kesehatan yang bekerja di lapangan.

"Peran psikolog dalam menangani kasus perempuan dan anak sangat vital, terutama jika mereka dilatih dengan kapasitas gender sensitif. Kami siap mendukung program pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak," ujar Stefany.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan yang terintegrasi dan inklusif.

Editor: Gokli