BATAMTODAY.COM, Batam - Calon Wali Kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Batam, khususnya yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Pernyataan ini disampaikan usai debat kandidat di AP Premier pada Jumat (1/11/2024) malam, menegaskan bahwa jika terpilih, ia akan mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan ini.

• BACA JUGA: Sindiran Soal Plat Mobil Palsu Warnai Debat Perdana Pilkada Batam 2024

Amsakar menyadari posisi Batam sebagai wilayah perbatasan yang rentan terhadap berbagai kejahatan lintas negara, termasuk narkotika, illegal fishing, penyelundupan, dan TPPO. "Kasus TPPO di Batam yang melibatkan pengiriman PMI ilegal semakin marak. Jika tidak segera ditangani dengan tegas, hal ini akan terus membahayakan masyarakat kita," kata Amsakar.

Untuk menanggulangi masalah ini, Amsakar berencana memperkuat koordinasi dengan instansi teknis dan Aparat Penegak Hukum (APH), serta mengadakan pertemuan rutin untuk membahas upaya pencegahan TPPO. Didampingi calon Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra, Anggota DPR RI Rizki Faisal, dan Ketua DPD Gerindra Iman Sutiawan, Amsakar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk menangkal ancaman perdagangan orang.

• BACA JUGA: Pasangan ASLI Tampilkan Program Prioritas dalam Debat Perdana Pilkada Batam 2024

Amsakar juga menyoroti peran aktif para pegiat kemanusiaan di Batam, termasuk RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong atau Romo Paschal, seorang aktivis yang telah lama berfokus pada penanggulangan TPPO. "Romo Paschal sangat peduli terhadap masalah TPPO. Kepedulian seperti ini perlu didukung untuk bersama-sama memerangi perdagangan orang," ujar Amsakar.

Sebagai bagian dari rencananya, Amsakar berjanji memperketat pengawasan di titik-titik perbatasan dan pelabuhan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Ia menegaskan bahwa calon PMI ilegal tanpa dokumen resmi harus ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

"Pelaku pengiriman PMI ilegal harus diberikan sanksi tegas agar ada efek jera," katanya.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Amsakar Achmad berharap bisa menekan angka perdagangan orang dan menciptakan Batam sebagai kota yang aman bagi warganya serta bebas dari jaringan TPPO.

Editor: Gokli