BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, memulai langkah besar dalam memperkuat lembaga di bawahnya melalui rapat konsolidasi yang melibatkan seluruh Dinas PPPA dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, Kamis (31/10/2024).

Langkah ini, diiringi dukungan Wakil Menteri Veronica Tan, merupakan upaya membangun sinergi nasional untuk menjawab tantangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh nusantara di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan perdana ini, yang diikuti 640 perwakilan dinas daerah secara daring, Menteri Arifah menyampaikan visi strategisnya. "Sebagai lembaga yang ditugasi mengawal agenda PPPA, kebersamaan dan kolaborasi menjadi fondasi utama kita. Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menghadapi tantangan demi mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang maksimal," ungkapnya, demikian dikutip laman Kementerian PPPA.

Kementerian PPPA di bawah komando Arifah Fauzi mengambil pendekatan proaktif, selaras dengan Visi dan Misi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sumber daya manusia melalui kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, dukungan pada anak muda, dan penyandang disabilitas. Salah satu fokus utama kementerian ialah pelaksanaan Program Prioritas kesepuluh, yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan anak serta mendorong perlindungan hak-hak mereka di seluruh pelosok negeri.

Sebagai bentuk konkret, Kemen PPPA akan mengembangkan inisiatif-inisiatif cepat, di antaranya 'Ruang Bersama' sebagai wadah bagi perempuan dan anak untuk beraktualisasi, memperkuat keterampilan, berkreasi, serta menyediakan layanan konseling. Tak hanya itu, call center khusus perempuan dan anak yang didukung penuh oleh Menko PMK menjadi bagian dari upaya cepat ini, serta satu data gender dan anak untuk memastikan akses dan integrasi layanan yang lebih baik.

"Kami berharap Ruang Bersama dapat menjadi pusat kreativitas dan kemandirian ekonomi bagi perempuan serta ruang aman bagi anak-anak untuk terapi dan konseling," ujar Arifah Fauzi.

Kementerian juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program. Kolaborasi yang solid antara PPPA pusat dan Dinas PPPA di seluruh daerah menjadi pilar utama dalam mencapai sasaran pemberdayaan yang efektif.

"Kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah adalah kunci bagi keberhasilan kita dalam meningkatkan taraf hidup perempuan dan melindungi hak-hak anak," tegas Arifah.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah Kepala Dinas dari berbagai daerah turut berbagi pengalaman dan tantangan. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyoroti tantangan penjangkauan layanan di wilayah yang sangat luas namun berpenduduk sedikit. Ia berharap Kemen PPPA dapat membantu mengatasi persoalan geografis tersebut, terutama dalam penanganan korban kekerasan.

Di akhir pertemuan, Menteri Arifah Fauzi berkomitmen untuk menampung seluruh masukan yang diberikan dan menjadikannya sebagai 'amunisi' untuk penguatan kolaborasi. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan, dengan tekad baru dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Editor: Gokli