Penyebab Kerugian Besar Negara

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mengambil tindakan serius terhadap pelaku impor ilegal.

Dalam video conference yang digelar Senin (28/10/2024), Jenderal Sigit mengungkapkan perhatian khusus terkait maraknya kasus impor ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.

"Kita akan lakukan penegakan hukum secara tegas dan masif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku impor ilegal," ujar Jenderal Sigit, demikian dikutip laman Humas Polri.

• BACA JUGA: Kendalikan Produk Impor, Kemenperin Percepat Pembentukan Tim P3DN

Ia menekankan, kebocoran pendapatan negara akibat aktivitas ilegal ini mencapai triliunan Rupiah, angka yang merusak stabilitas keuangan nasional.

Modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku impor ilegal, menurut Kapolri, termasuk memasukkan barang tanpa dokumen resmi, mengubah kode HS (Harmonized System) untuk menekan biaya bea masuk dan keluar, serta penyalahgunaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat. Selain itu, terdapat juga kasus pelanggaran pada jalur importasi yang seharusnya digunakan sesuai prosedur.

• BACA JUGA: Kejari Batam Belum Terima SPDP Kasus Dugaan Impor Ikan Ilegal PT SLA

Kapolri menegaskan, Polri tidak akan menoleransi keterlibatan anggota kepolisian dalam praktik ilegal ini. Para pejabat yang terbukti lalai atau tidak menindak tegas pelaku ekspor-impor ilegal akan dicopot dari jabatannya. Langkah ini, menurut Kapolri, merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menjaga ketertiban ekonomi nasional dan mendukung penuh visi pemerintah dalam memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

"Polri telah mempersiapkan program kerja 100 hari untuk mendukung Asta Cita Presiden RI dan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait. Penindakan terhadap pelaku impor ilegal ini adalah bagian dari upaya tersebut," pungkas Jenderal Sigit.

Instruksi tegas ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara dan mencegah kebocoran yang menghambat pembangunan.

Editor: Gokli