BATAMTODAY.COM , Tanjungpinang - Terbentuknya Aliansi Advokat Arah 1 dalam upaya menolak praktik money politics mendapat apresiasi dari Bawaslu Kepri. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Rosnawati, mengungkapkan bahwa gerakan ini merupakan langkah luar biasa dalam menjaga integritas pemilu.

Menurutnya, organisasi seperti Aliansi Advokat Arah 1 sangat membantu dalam memperkuat pengawasan partisipatif di tengah keterbatasan sumber daya Bawaslu.

"Masyarakat atau organisasi yang memiliki program untuk menolak politik uang sudah menjadi bagian dari upaya luar biasa. Idealnya, masyarakat memang seharusnya memiliki program seperti ini," ujarnya, Kamis (17/10/2024).

Rosnawati menambahkan bahwa keberadaan program-program seperti itu akan sangat membantu Bawaslu dalam menjalankan fungsinya, mengingat Bawaslu hanya memiliki sedikit personel.

"Saat ini, hanya ada 4 orang di Bawaslu provinsi, 23 orang di tingkat kabupaten/kota, 80 orang di kecamatan, dan 1 orang di setiap desa atau kelurahan. Bisa dibayangkan, dengan wilayah Kepri yang 96% lautan dan hanya 4% daratan, pengawasan maksimal menjadi tantangan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Bawaslu menjadikan pengawasan partisipatif sebagai program prioritas dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

"Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, karena mata dan kaki Bawaslu terbatas, sedangkan mata dan kaki masyarakat tidak ada batasnya," tambahnya.

Dengan terbentuknya Aliansi Advokat Arah 1, diharapkan pengawasan terhadap praktik money politics semakin efektif, dan proses Pilkada di Kepri dapat berjalan dengan lebih bersih dan transparan.

Editor: Yudha