BATAMTODAY.COM, Jakarta - Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan tim pertimbangan DPR dalam rangka pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengungkap pesan dari dewan kepada Herindra yang akan menggantikan Budi Gunawan itu.

"Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon Kepala BIN adalah agar tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana tetap menjaga NKRI ini bisa berjalan sebagaimana suatu negara yang utuh," kata Puan usai Rapat Paripurna DPR ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (17/10/2024).

Mantan Menko PMK ini menambahkan, DPR juga memiliki beberapa pesan lain untuk Herindra yang kini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).

Puan menyebut, DPR berharap agar Herindra nantinya dapat membawa BIN bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga intelijien negara itu.

"Menjaga konsistensi sesuai tupoksinya, BIN bisa bekerja secara netral, tentu saja bekerja bukan untuk ke dalam saja tapi juga menjaga tupoksinya untuk keluar, maksudnya ke luar negeri," tegasnya.

Adapun BIN sebagai alat negara bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Lembaga negara ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Fit and proper test kepada Herindra dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat permohonan kepada DPR tentang pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN.

Puan menyatakan, nantinya Herindra akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah Ketum Gerindra itu resmi menjadi presiden. Prabowo akan dilantik sebagai presiden pada Minggu, 20 Oktober mendatang.

"Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto," ujar Puan.

Terkait apakah Herindra akan dilantik bersamaan dengan menteri-menteri kabinet Prabowo nanti, Puan menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah karena DPR hanya bertugas memberikan pertimbangan.

Menteri-menteri kabinet Prabowo dikabarkan akan dilantik pada Senin (21/10/2024), sehari setelah pelantikan Prabowo.

"Setelah ini pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Pemerintah bahwa nanti pelantikan kapan, kami akan serahkan kepada Pemerintah," jelas Puan.

Sementara itu, Herindra memastikan siap bekerja sama dengan semua stakeholder saat memimpin BIN nanti.

"Kita harus berkolaborasi dari seluruh stakeholder, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia," ungkap Herindra.

Editor: Surya