Jakarta, Batamtoday - Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, koridor ekonomi yang digagas Menko Perekonomian Hatta Radjasa bukanlah berbentuk seperti kawasan ekonomi khusus (KEK) atau semacam free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun.

"Koridor ekonomi hanya merupakan suatu upaya pembangunan wilayah dengan membangun fasilitas tertentu guna pemerataan pembangunan," kata Armida di Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Koridor ekonomi yang akan dibangun sebanyak enam koridor di tiga wilayah, menurut Armida, hanya berfokus  pada arus distribusi dan transportasi orang, barang, dan jasa antara satu daerah dengan lainnya. Sehingga  pemerintah berharap dengan adanya koridor ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara nasional, pemerataan pembangunan,dan peningkatan daya saing nasional. 

“Nah, kendala-kendala yang ada dalam hal pendistribusian itu yang harus dihilangkan agar arusnya lebih lancar,” katanya.

Adapun proyek yang akan dibangun di koridor ekonomi meliputi infrastruktur tol, pelabuhan, serta pembangunan bidang perdagangan, produksi dan jasa. "Dalam membangun proyek itu, kita gunakan konsep inter island (antar pulau) dan intra island (di dalam pulau). Untuk intra island akan dibuat trans, jadi ada trans-Jawa, trans-Sumatra, trans-Kalimantan, trans-Papua, dan trans-Sulawesi," katanya.

Saat ini, kata Armida, Kementerian PPN/Bappenas sedang memperkuat koordinasi antarlembaga dan menyempurnakan konektivitas domestik dalam rangka mengoptimalkan enam koridor ekonomi agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. "Dalam rangka sinkronisasi tersebut, Bappenas sedang memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan," katanya.