Polda Kepri Siap Kawal Keputusan PTUN Soal Blue Bird

Polda Kepri Siap Kawal Keputusan PTUN Soal Blue Bird

Oleh : ali/dd

Sabtu | 20-10-2012 | 13:42 WIB

AKBP Hartono, Kabid Humas Polda Kepri.

BATAM, batamtoday - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyatakan siap mengawal keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang yang memenangkan gugatan Taksi Blue Bird.

Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono mengatakan sikap kepolisian itu diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan hukum namun tetap mengutamakan terciptanya kondusifitas di Batam.

"Polisi akan mengawal (putusan PTUN-red) untuk tetap terpeliharanya dan terciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, dengan melakukan langkah persuasif dan pengamanan serta tegaknya aturan," kata Hartono kepada batamtoday, belum lama ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang memenangkan gugatan Blue Bird nomor perkara 23/G/2012/PTUN-TPI tanggal 24 September 2012 . Pencabutan ijin operasional dianggap tidak sah, sehingga Blue Bird bisa beroperasi di Batam.

Dikatakan ketua PTUN Tanjungpinang, Kamer Togatorop bahwa penerbitan surat izin penyelenggaraan angkutan orang oleh Blue Bird ditandatangani oleh Wali Kota Batam. Sehingga yang berwenang untuk mencabut ijin adalah wali kota.

"Putusan tersebut diambil karena melihat telah terjadi ketidaksesuaian dari segi kewenangan," kata Kamer kepada wartawan.

Namun disurat ke dua tentang pencabutan izin operasi taksi Blue Bird dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dan sifatnya hanya berupa surat pernyataan pencabutan. Hakim melihat dengan mudah antara dua surat tersebut ada ketidaksesuaian. Dengan bandingkan pihak yang menandatangani pun sudah terlihat bahwa surat kedua tidak sah.

"Karena mencabut surat pertama yang ditandatangani wali kota, yang notabene lebih tinggi jabatannya dibanding kepala dinas. Diperiksa dengan acara cepat. Karena kita melihat sudah kelihatan gamblang antara dua surat ini. Jadi tidak terlalu rumit," terang Kamer.

Selain itu, lanjut Kamer, hakim PTUN memutuskan bahwa surat pernyataan pencabutan izin oleh Dishub tidak sah. Dianggap belum pernah dikeluarkan. Sehingga surat pertama tentang izin operasional Blue Bird yang ditandatangani Walikota Batam dinyatakan masih berlaku.

"Pemeriksaan cara cepat ini dipilih untuk efisiensi. Hanya ditinjau dari segi kewenangan, belum sampai ke prosedur maupun substansi surat yang digugat," tandasnya.

TERKINI
POPULER

Dukungan Da'i NU Sagulung Tingkatkan Antusiasme Masyarakat Pilih Paslon NADI di Pilwako Batam

Ahmad Dahlan Pastikan Nyanyang Haris Pratamura Sosok Peduli Melayu

BRK Syariah Terima Penghargaan dari Baznas Riau Sebagai Mitra Pendukung Payroll System

Kejati Kepri Belum Terima Berkas Tahap I Kasus Polisi Gelapkan Barang Bukti Sabu

Budi Mardianto Diusulkan Isi Kursi Wakil Ketua II DPRD Batam dari PDI Perjuangan

Menatap Masa Depan, Kahforward #LangkahBerdampak Dorong Generasi Muda untuk Beraksi

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Ratusan Kosmetik Impor Tak Berizin Diamankan BPOM Kepri

Bermodal Surat Rekomendasi, Beli Ratusan Liter Premium di SPBU Tembesi

Penggunaan Logo Militer oleh Warga Sipil Masih Marak di Batam