BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pimpinan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Nurdin Halid membeberkan alasan Arsjad Rasjid dilengserkan dari jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia. Arsjad dilengserkan melalui Munaslub yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Arsjad digantikan oleh Anindya Bakrie yang disebut terpilih secara aklamasi. Nurdin Halid mengatakan, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Arsjad sehingga eks Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu dilengserkan.

• BACA JUGA: Usai Dilengserkan dari Ketum Kadin, Arsjad Rasjid Melawan

Pertama, Nurdin menyinggung Pasal 14 dalam anggaran dasar Kadin Indonesia yang dilanggar Arsjad. "Organisasi Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik," kata Nurdin usai Munaslub.

Kedua, Nurdin mengatakan bahwa Arsjad sebagai Ketum Kadin harusnya mendengar aspirasi dari bawah. "Ketua umum yang melekat sebagai ex officio. Artinya apa? Bahwa seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi Kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsad. Dan itu aspirasi dari bawah tidak bisa terhindarkan," kata Nurdin.

Munaslub itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin. Munaslub juga dihadiri Menteri Investasi sekaligus eks Ketum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

• BACA JUGA: Arsjad Rasjid Dilengserkan dari Jabatan Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya Bakrie

Nurdin Halid mengatakan, penunjukkan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia karena suara dari mayoritas Kadin Daerah. Anindya pun terpilih secara aklamasi.

"Tadi saya buka pendaftaran lagi. Yang seharusnya pendaftaran sudah ditutup, tapi saya buka lagi, beri kesempatan. Siapa tahu ada yang mau mendaftar, tapi sampai terakhir hanya satu yang mendaftar. Itu hal yang normal, dan itu aspiratif, itu aspirasi aklamasi," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Anindya Bakrie siap mengemban amanah menjadi Ketum Kadin Indonesia serta berkolaborasi dengan pemerintahan.

• BACA JUGA: Minta Solusi Kongkret Terkait VoA, Kadin Batam Bersama Pelaku Usaha Pariwisata Temui Dirjen Imigrasi

"Baik pemerintahan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) yang telah memerintah 10 tahun dengan baik maupun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kami jadi mitra strategis," kata Anindya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang hadir dalam Munaslub itu, mengatakan bahwa Anindya akan dilantik sebagai Ketum Kadin Indonesia pada Minggu (15/9/2024).

"Besok (hari ini-red) pelantikan, tadi baru pengesahan. Sudah sah. Besok (Anindya) dilantik," kata Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin itu.

Editor: Surya