BATAMTODAY.COM, Jakarta - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan diklaim siap digelar dan tinggal menunggu arahan dan petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy mengatakan sudah melapor kepada pimpinan PBNU Yahya Staquf Cs terkait rencana muktamar.

• BACA JUGA: Tolak Terpilihnya Cak Imin, Lukman Edy Bakal Gelar Muktamar PKB di Jakarta

Lukman Edy Cs telah menghadap dan menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB. "Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," tegasnya dalam keterangan resmi, Minggu (1/9/2024).

"Selanjutnya mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU," klaim Edy.

PKB sebenarnya sudah menghelat Muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Minggu (25/8/2024). Pada pertemuan akbar itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali terpilih sebagai ketua umum PKB, usai ditunjuk secara aklamasi.

• BACA JUGA: Cak Imin Terpilih Lagi Jadi Ketum PKB, Ma'ruf Amin Ketua Dewan Syuro

Cak Imin menegaskan dirinya ingin membuat PKB 'lepas' dari PBNU. Keinginan membawa partai tersebut independen berdasarkan diskusi internal yang dilakukannya dengan para kiai dan ulama.

"Memang perbincangan di antara para kiai, momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin dan menghasilkan hasil yang bagus, malah justru berkah untuk PKB untuk benar-benar independen dan mandiri," jelas Imin saat itu.

"Karena setelah independen dan mandiri, maka PKB tidak lagi bergantung pada lembaga maupun organisasi manapun," tambahnya.

• BACA JUGA: Kesimpulan Pansus PBNU, Ajak Muktamirin Kembalikan PKB ke Khittah 1998

Akan tetapi, geng Lukman Edy tak setuju dengan hasil tersebut. Ia bahkan menyurati Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali.

Lukman Edy menilai pelaksanaan Muktamar PKB di Bali menyalahi AD/ART partai dan UU Partai Politik. Ia mengklaim muktamar itu anti-demokrasi karena aspirasi dari ratusan DPC PKB yang beda pendapat dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dibungkam.

Editor: Surya