BATAMTODAY.COM, Bintan - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau menilai Sektor Jasa Keuangan terjaga stabil dengan tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II-2024 tercatat sebesar 4,90 persen, ditopang oleh industri pengolahan, konstruksi, administrasi pemerintahan dan jasa keuangan dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 5,16 persen, 1,40 persen, 0,44 persen dan 0,28 persen.

"Pertumbuhan investor di Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan yang baik," kata Kepala OJK Provinsi Kepri, Sianar Danandjaya, saat acara media gathering di Natra Bintan Resort, Kamis (29/8/2024).

• BACA JUGA: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, OJK Luncurkan Program EKI di Ekang Anculai

Lebih lanjut Sinar memaparkan sejumlah sektor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kepri. Pada Juni 2024, total investor sudah mencapai 130.714, dan tercatat terdapat 5 emiten dengan fund raised sebesar Rp 541,2 miliar.

Pada hari Kamis (22/8/2024) lalu, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengundang beragam perusahaan di Kepulauan Riau yang tergabung dalam KADIN dan asosiasi lainnya untuk mengikuti Go Public Seminar yang diselenggarakan di Hotel Radisson Batam.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan potensial, khususnya yang berasal dari Kepulauan Riau untuk mengenal Pasar Modal dan memanfaatkan pendanaan melalui Pasar Modal Indonesia melalui skema IPO untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha ke depan.

Perkembangan Sektor Perbankan

Kinerja fungsi intermediasi bank umum terus melanjutkan tren peningkatan. Pada Juni 2024, secara yoy kredit mengalami peningkatan sebesar Rp 4,27 triliun menjadi sebesar Rp 51,29 triliun, atau tumbuh sebesar 9,09 persen (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Produktif tumbuh tertinggi yaitu sebesar 9,12 persen (yoy), sementara Kredit Konsumtif tumbuh sebesar 9,04 persen (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif. Pada Juni 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 14,89 persen (yoy) menjadi Rp 88,92 triliun.

Sementara itu, kualitas kredit bank umum perlu menjadi perhatian dengan rasio NPL gross sebesar 3,84 persen, lebih tinggi di atas NPL Perbankan Nasional sebesar 2,26 persen. Untuk itu, OJK meminta kepada Bank Umum di wilayah Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan penerapan manajemen risiko kredit, mulai dari tahap permohonan kredit, verifikasi dokumen kredit, analisis, persetujuan, pencairan, monitoring penggunaan dana kredit, penagihan hingga tahap penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

(BPRS) melanjutkan catatan double digit growth. Pada Juni 2024, total aset BPR/S, tumbuh 20,02 persen (yoy) menjadi Rp 11,12 triliun, kredit tumbuh 22,80 persen (yoy) menjadi Rp 8,57 triliun, dan DPK tumbuh 19,24 persen (yoy) menjadi Rp 8,87 triliun.

Kualitas kredit BPR/S perlu menjadi perhatian dengan rasio NPL gross sebesar 6,62 persen, namun mash lebih rendah dibandingkan rasio NPL gross BPR Nasional sebesar 11,39 persen.

• BACA JUGA: Dorong Pembiayaan Ekonomi, OJK Terbitkan Aturan Transparansi dan Publikasi Bank Umum Konvensional

Berkenaan dengan eksposur risiko kredit yang tinggi, OJK meminta kepada BPR/S di wilayah Kepulauan Riau untuk terus memperbaiki penerapan tata kelola dan manajemen risiko kredit, serta membentuk cadangan yang memadai.

Sehubungan dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, atas permintaan OJK, perbankan melakukan pemblokiran terhadap sekitar 6.000 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. "OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File (CIF) yang sama. Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non Bank," tegas Sinar dalam paparannya.

Perkembangan Sektor Keuangan non Bank

Hingga Agustus 2024, OJK telah memberikan izin kepada 15 Pergadaian Swasta di wilayah Kepri.

Kinerja Pergadaian Swasta pada 30 Juni 2024 mengalami peningkatan, tercermin pada aset pergadaian swasta tumbuh sebesar 16,52 persen (yoy) menjadi Rp 250 miliar dan pinjaman yang disalurkan tumbuh sebesar 110,47 persen (yoy) menjadi Rp 181 miliar. Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) Kepri tumbuh sebesar 15,32 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 5,50 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 10,72 persen (yoy).

"Profil risiko kredit PP Kepulauan Riau terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross sebesar 0,98 persen pada posisi Juni 2024, lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,80 persen," sebutnya.

Perkembangan Pengawasan Prilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK)

Sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2024, OJK Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan 14 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 54.815 orang peserta.

Secara nasional, Sikapi Uangmu sebagai saluran media komunikasi khusus konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital berupa minisite dan aplikasi, serta telah memublikasikan sebanyak 249 konten edukasi keuangan, dengan jumlah pengunjung sebanyak 998.484 viewers.

Selain itu, terdapat 62.133 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK, dengan total sebanyak 83.573 kali akses terhadap modul dan penerbitan 66.948 sertifikat kelulusan modul.

• BACA JUGA: BRK Syariah Jadi Pionir dalam Program EKI OJK di Kampung Sengkemang

Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya. "Sampai dengan Juli 2024, terdapat 8 TPAKD (1 provinsi dan 7 kabupaten/kota) atau 100 persen TPAKD telah melaporkan pembentukan baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota," ungkap Sinar Danandjaya.

Sinar melanjutkan, dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD, telah dilakukan Rapat Koordinasi TPAKD Wilayah Indonesia Barat pada 2 Juli 2024 di Batam yang dihadiri oleh seluruh pemerintah provinsi di wilayah barat (10 provinsi di pulau Sumatera) dan Kantor OJK Daerah yang membawahinya.

Selain itu, OJK juga melakukan kegiatan pengembangan dan penguatan literasi dan inklusi keuangan di antaranya:

• BACA JUGA: LaNyalla Apresiasi OJK yang Minta Lembaga Keuangan Terapkan Deteksi Dini Transaksi Judi Online

1. Dalam rangka melaksanakan amanat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU P2SK, telah diinisiasi kampanye nasional 'Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)' dengan peluncuran pada tanggal 22 Agustus 2024. GENCARKAN bertujuan untuk mengorkestrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh seluruh stakeholders agar dapat terselenggara secara masif, merata, dan berkelanjutan.

2. Dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah, LJK dan stakeholders terkait, telah diselenggarakan Kick Off Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Ekang Anculai Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Desa Ekang Anculai memiliki sektor unggulan di bidang pariwisata, pertanian, peternakan dan kerajinan tangan. Salah satu program yang merupakan implementasi dari EKI di Desa Ekang Anculai yaitu Program 'Desaku Cakap Keuangan', yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di pedesaan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan.

"Selanjutnya, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan EKI melalui tiga tahapan optimalisasi potensi desa melalui tahap pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi," terang Sinar Danandjaya.

• BACA JUGA: OJK Bidik Transaksi Kripto Rp 1.000 Triliun hingga Menebak Gerak Bitcoin

Di samping upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan tersebut, Sinar menambhakan, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNIK) 2024 yang menunjukan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

SNLIK 2024 menjadi parameter OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan dan strategi literasi inklusi keuangan, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka pendalaman pasar keuangan dan pelindungan konsumen.

Dari sisi layanan konsumen, sampai dengan 31 Juli 2024, OJK Kepri telah menerima 2.422 permintaan layanan, termasuk 229 pengaduan. "Dari pengaduan tersebut, sebanyak 102 berasal dari sektor perbankan, 62 berasal dari industri financial technology, 43 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 16 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya," pungkas Sinar Danandjaya dalam paparannya.

Turut hadir sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Frans Magias dari Perbakindo sekaligus Komisaris BPR Dana Nusantara, Imam Hadi Suryono, dari BRK Syariah Bintan, Indra Novita, dari BEI, dan sejumlah pejabat OJK Kepri.

Editor: Gokli