Pemerintah Kota Minta Kemenakertrans Kelola BLK di Batam

Pemerintah Kota Minta Kemenakertrans Kelola BLK di Batam

Oleh : ypn/dd

Rabu | 17-10-2012 | 14:05 WIB

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan.

BATAM, batamtoday - Pemerintah Kota Batam mengajukan permintaan kejelasan status kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan permintaan itu dilakukan guna membantu Pemerintah Daerah setempat memperoleh kejelasan atas pengelolaan BLK agar fasilitas pengembangan tenaga kerja tersebut bisa diaktifkan kembali.

"Sekarang BLK masih tahap negoisasi. Saya dengan Kadisnaker akan bertemu dengan pusat. Harapan kita BLK dikelola pusat," ujarnya, Rabu (17/10/2012).

Pemerintah Kota, kata dia, berencana mengaktifkan kembali BLK milik BP Batam yang saat ini tidak aktif. Namun rencana tersebut terkendala karena belum ada kepastian yang akan membiayai dan mengelola BLK di kemudian hari.

"Kami mengharapkan Kemenakertrans akan akan membiayai BLK di Batam," sambungnya.

Dengan pengajuan permintaan ini Pemkot Batam berharap bisa dikaji oleh Kemenakertrans lalu membuka peluang pengelolaan BLK oleh Kemenakertrans sehingga pemberian sertifikat untuk Tenaga Kerja bisa segera dilakukan. Apalagi pada dasarnya Pemerintah Pusat sangat mendukung agar BLK di Batam kembali diaktifkan.

Melalui negoisasi ini juga akan bisa menghasilkan keputusan tentang penyerahan pengelola BLK tersebut jika Kemenakertrans tidak bersedia mengelola secara langsung BLK.

"Apa pengelolanya tetap di BP Batam, Pemko Batam atau Pemerintah Provinsi Kepri, nanti diketahui dari hasil negosiasi. Tapi, siapapun nanti yang akan mengelola BLK, diharapkan dianggarkan pada tahun 2013" tambahnya.

Dahlan menambahkan pengelolaan BLK yang diserahkan ke Kemenakertrans mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan dalam operasionalnya nanti yang dianggap memberatkan Pemkot.

"Saya cenderung kementerian mengambil alih, karena biaya besar. Kalau daerah yang mengelola, berat," katanya.

Selain itu, Dahlan beralasan keterlibatan Kemenakertrans dalam pengelolaan BLK adalah hal yang wajar menyusul sumbangan tenaga kerja asing di Batam untuk pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dahlan menyebut saat ini di Batam ada sekitar 5.500 tenaga kerja asing yang membayar US$100 per bulannya.

"Jadi sudah selayaknya pusat membangun BLK," katanya.

TERKINI
POPULER

Polda Kepri Gelar Upacata Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024

Tolak Kenaikan PPN, Saatnya Kebijakan Kreatif untuk Indonesia Lebih Baik

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI

PM Malaysia Sebut Pidato Prabowo Sangat Penting Meski Pahit

FORKI Kepri Apresiasi Medali Fauziah dan Rido di Kejuaraan Karate FORKI Riau Championship

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sebut Komunikasi Intenal Fondasi Utama

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia