JAKARTA, batamtoday - Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan dan Perbankan meminta agar kementerian/lembaga melakukan penghematan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar negeri, dan dana penghematan  dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.

"Ada salah pemahaman dari pemerintah tentang efisiensi anggaran. Sebenarnya kebijakan melakukan efisiensi sebagai tindaklanjut pidato keuangan oleh presiden. Sehingga antara pemerintah dan DPR bersepakat untuk melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas 10-15 persen," kata Emir Moeis dalam rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu, Bappenas, dan BPS, di Senayan, Kamis (11/10/2012).

Efisiensi, lanjutnya, dimaksudkan agar ada dana yang diplotkan untuk perbaikan sarana prasarana umum. Namun ternyata, semua dana efisiensi malah dikembalikan ke instansi bersangkutan.

"Bukan seperti itu yang kami maksud. Dana itu harusnya dikembalikan ke Badan Anggaran untuk kemudian diatur lagi pembagiannya ke daerah-daerah. Dengan perbaikan infrastruktur otomatis akan membuat ekonomi bergerak," ujarnya.

Kalau sekarang dipakai untuk kepentingan instansi masing-masing, menurut politisi PDIP ini sama saja tidak ada hasilnya. Apalagi dananya dipakai untuk membeli kendaraan dinas atau pembangunan gedung.

Dia juga menyoroti kebijakan Kemenkeu yang main potong anggaran K/L tanpa melihat krusial atau tidak. Dia mencontohkan Badan Pusat Statistik, dana perjalanan dinasnya tidak bisa dipotong karena akan mengurangi sistem kerjanya.

"Jangan main potong saja, harus dianalisa dulu. Kalau dipotong dan menghambat kerja apa bukan menciptakan masalah," ucapnya.

Ditambahkan Emir, soal efisiensi anggaran akan dibahas lagi penggunaannya. Ke depan dana yang dihemat harus diplotkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.