Pemkab Bintan Prioritaskan Bangun Perumahan di Bintan Bunyu

Pemkab Bintan Prioritaskan Bangun Perumahan di Bintan Bunyu

Oleh : hrj/dd

Rabu | 10-10-2012 | 16:45 WIB

Bupati Bintan, Ansar Ahmad.

TANJUNGUBAN, batamtoday - Bupati Bintan Ansar Ahmad mengatakan Pemkab Bintan memrioritaskan pembangunan 1000 perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat pemerintahan Bintan di Bintan Bunyu. Hal tersebut dinilai sangat penting, karena sampai sejauh ini, sebagian besar PNS Bintan masih tinggal di daerah Tanjungpinnang.

Sehingga kata Ansar belum lama ini, pembangunan perumahan menjadi prioritas, dengan harapan nantinya PNS Bintan bisa tinggal di perumahan tersebut dan dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dimana, selama ini pendapatan PNS Bintan, justru tidak memberikan dampak kepada masyarakat, karena memang uang dibelanjakan bukan di wilayah Bintan.

Terkait masalah status lahan ibu kota Bintan, Ansar mengatakan khusus untuk pusat pemerintah sudah ada Peraturan Pemerintah (PP). Sementara untuk wilayah lainnya, terutama yang diperkirakan masih masuk dalam kawasan casment area masih menunggu paduserasi dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Sahat Simanjuntak tokoh masyarakat Bintan Utara di Tanjunguban, Kamis 910/10/2012) kepada batamtoday, mengatakan sudah seharusnya sejak ditetapkannya pusat pemerintahan Kabupaten Bintan di Bintan Bunyu pemerintah langsung membangun perumahan untuk PNS. Mengingat, PNS sebagian besar memang masih tinggal di Tanjungpinang, dengan pertimbangan karena jarak tempuh yang jauh dan juga perputaran ekonomi masyarakat.

"Kalau perputaran uang besar di Bintan, secara otomatis perekonomian masyarakat akan ikut terbantu. Selama ini, justru yang diuntungkan adalah daerah lain," imbuhnya.

Terkait masalah permasalahan lahan di Bintan, terutama masalah keberadaan hutan lindung yang sampai saat ini masih baru sebatas penetapan, diharapkan agar pemerintah bisa segera melakukan pemetaan. Sehingga tapal batas dimana yang dinyatakan hutan lindung dan lainnya bisa secara jelas diketahui oleh masyarakat.

Selama ini, kesannya hanya mengira kalau yang digarap masyarakat masuk dalam kawasan hutan lindung, sementara tidak pernah diketahui masyarakat kalau lahan tersebut masuk dalam wilayah hutan lindung atau lahan yang sebenarnya tak bisa digarap oleh masyarakat.

TERKINI
POPULER

Bawaslu Batam Hentikan Laporan Dugaan Pelecehan Verbal terhadap Hardi Selamat Hood

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alashak di Atas Lahan Berstatus Hutan

Hari Jadi ke-25 Kabupaten Rokan Hilir, BRK Syariah Doakan Kemajuan dan Kecemerlangan

720 Sekolah Raih Penghargaan Adiwiyata untuk Program Lingkungan Hidup

Aksi Saling Lapor Warnai Pilkada Batam 2024

Kemenag Salurkan Rp 7,8 Miliar Bantuan Operasional Gereja di Seluruh Indonesia

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

Rapat Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Anambas Diwarnai Ketegangan

Pemko Tanjungpinang Perkuat Perlindungan CPMI, Fokus Pencegahan TPPO

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique