Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi VI Belum Putuskan BUMN Penerima PMN
Oleh : si
Rabu | 10-10-2012 | 07:50 WIB
Benny-K-Harman.jpg Honda-Batam

Benny K Harman, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Partai Demokrat

JAKARTA, batamtoday - Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K. Harman mengatakan, Komisi VI DPR masih belum menyetujui dan memutuskan terkait BUMN mana saja yang bakal menerima Penyertaan Modal Negara (PMN).



"Kami mengusulkan agar Bangar Komisi VI DPR memberikan catatan bahwa hal ini belum bisa diputuskan dan akan dibahas di Komisi VI DPR. Komisi VI akan berusaha mengkaji dan menganalisas siapa saja BUMN yang layak menerima PMN ini. Kita tidak tahu mana saja BUMN sehat atau tidak?, " kata Benny saat RDP dengan jajaran Kemeneg BUMN, di Jakarta,  Selasa, (9/10/2012).

Oleh sebab itu, lanjutnya, Komisi VI akan menindaklanjuti dengan membentuk Pokja BUMN dan segera mengadakan RDP dengan pemerintah. Kemudian merekomendasikan pleno Komisi VI DPR apakah dapat menyetujui atau tidak mengenai dana PMN ini.

Dia menambahkan, anggota Bangar Komisi VI DPR harus segera menyampaikan kepada Bangar DPR terkait PMN ini. "Merumuskan ketidaksetujuan itu ada teknisnya silahkan bicarakan dengan Bangar dan pemerintah," ujarnya.

Sementara Iskandar Syaichu dari Fraksi PPP mempertanyakan kinerja Perum Perumnas karena sampai saat ini belum melihat kinerja yang signifikan dari Perumnas.

"Karyawan lebih 20 ribu orang namun berapa rumah yang bisa dibangun? Bandingkan dengan developer swasta bisa membangun rumah lebih banyak dibandingkan Perum perumnas," tegasnya.

Menurutnya, penambahan PMN  yang diusulkan harus diprioritaskan kepada peningkatan kapasitas pertumbuhan BUMN bukan hanya sekedar penyelamatan struktur modal dan gali lobang saja.

"Kita mempertanyakan seperti apa sih PMN yang dapat meningkatkan growth itu?," paparnya.

Hendrawan Supratikno (F-PDIP) mendesak kepada jajaran Kemeneg BUMN untuk menyusun suatu executive summary yang dapat dipelajari oleh anggota Dewan terkait BUMN yang layak menerima PMN ini. "

Kita ingin dapat memberikan yang terbaik dan tidak mau dipersepsikan DPR menghalangi restrukturisasi BUMN," ujarnya.

Dia mengharapkan, baik DPR maupun pemerintah dapat bekerjasama berbuat yang terbaik bagi bangsa.

"Kita ingin BUMN kita dapat menjadi instrumen dalam memajukan kesejahteraan bangsa," paparnya.