BATAMTODAY.COM, Bintan - Ketua Koperasi Bandar Cahaya Bintan (BCB), Sudarsono menanggapi keluhan nelayan Teluk Sasah Bintan terkait pola penyaluran BBM solar subsidi, Rabu (5/6/2024).

Sudarsono mengaku kaget atas keluhan nelayan terkait pola pembelia BBM subsidi karena dari awal keberadaan Koperasi BCB untuk mempermudah para nelayan mendapatkan BBM bersubsidi.

"Sejak dirinya menjadi Ketua Koperasi BCB, tidak secara langsung berhubungan saat mengurus pas hingga penyaluran BBM kepada nelayan. Sehingga sangat kaget saat adanya keluhan nelayan terkait pola pembelian BBM, apa lagi ada istilah tidak diambil hangus," ujarnya kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban.

Sudarsono mengakui, sejak beberapa waktu belakangan, memang mendapatkan info terkait keluhan nelayan. Termasuk keluhan dari pemegang rekomendasi yang menyalurkan BBM bersubsidi tersebut kepada nelayan.

"Diharapkan, baik pihak nelayan atau pun pemegang rekomendasi untuk menyalurkan BBM bersubsidi untuk lebih berhati-hati. Apalagi jangan sampai melakukan penyimpangan dalam menyalurkan BBM bersubsidi tersebut," ujar Sudarsono yang juga ketua Perpat Bintan Utara tersebut.

Begitu juga, kata Sudarsono, diharapkan kepada pihak instansi terkait seperti Syahbandar selaku pihak yang mengeluarkan pas kecil nelayan, serta pihak Dinas Perikanan untuk berkoordinasi langsung dengan dirinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sebaliknya pengurus BCB akan melakukan pembenahan agar tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Apapun urusan nelayan yang terkait dengan koperasi BCB agar berkoordinasi langsung, untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan tidak terjadinya penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi," harapnya.

Sementara itu, Thomas Candra alias Alang, sebagai pemegang izin untuk menyalurkan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan, mengatakan harga perliter BBM bersubsidi dari pemerintah sebesar Rp 6.800. Adapun pola penyalurannya tidak mengantarkan ke pemegang rekomendasi atau nelayan secata langsung. Namun pihak pemegang rekomendasi yang akan menyalurkan BBM tersebut menjemput.

"Harga dari pemerintah sudah dipatok sebesar Rp 6.800, atau sama harganya dengan yang ada di SPBU. Sebenarnya sudah tidak ada lagi istilah dijual lagi oleh pemegang rekomendasi saat menyalurkan BBM kepada nelayan," katanya.

Editor: Yudha