BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian dengan hormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

"Baru saja presiden panggil Menteri PUPR dan Wakil Menteri ATR. Ini terkait dengan kepemimpinan di Otorita IKN. Beberapa waktu lalu pak presiden terima surat pengunduran diri dari pak Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita, beberapa waktu berikutnya pak presiden juga menerima surat pengunduran dari bapak Bambang Susantono Otorita IKN," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

"Hari ini terbit Keppres tentang pemberhentian dengan hormat pak Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN dan pak Dhony sebagai Wakil Kepala Otorita IKN," sambungnya.

Dengan mundurnya Bambang dan Dhony, Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

"Sekaligus pak presiden mengangkat Menteri PUPR pak Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan mengangkat Wakil Menteri ATR sebagai Wakil Otorita IKN," katanya.

Jokowi berharap, Basuki dan Raja Juli mempercepat pembangunan IKN.

"Pak presiden berharap beliau-beliau dipanggil presiden agar sebagai Plt ini membentuk dan menjamin percepatan pembangunan IKN sebaik-baiknya dengan visi semula nusa rimba raya dan tentu saja berikan manfaat positif untuk masyarakat sekitar juga," lanjutnya.

Fokus Utama

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono membongkar dua masalah utama dalam pembangunan IKN Nusantara yakni pertanahan dan investasi.

"Fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau (Raja Juli) dipilih sebagai wakil kepala IKN, karena ini menyangkut status tanah," kata Basuki di Istana Negara Jakarta, Senin (3/6/2024).

"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa atau kah KPBU, kami ingin mempercepat itu," imbuhnya.

Ia menjelaskan dengan adanya kejelasan status tanah ini, Jokowi berharap para investor tidak ragu-ragu lagi menanamkan modalnya di IKN. Hal ini juga berhubungan dengan fokus masalah kedua yakni menggaet investor.

"Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka juga akan lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai Plt kepala dan wakil kepala IKN ini," pungkasnya.

Editor: Surya