JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri menilai Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil migas dan pertambangan selama ini masih merugikan daerah.

Sebab dalam penetuan besaran DBH, daerah tidak dilibatkan sama sekali, mekanisme hanya ditentukan oleh BP Migas dan perusahaan migas itu saja.

"Seperti yang terjadi di Anambas, Anambas itu penghasil migas. Daerah-daerah di sekitar perusahaan dan di Anambas lainnya tetap gelap tidak menikmati listrik, sementara di perusahaan terang benderang. Belum lagi soal masalah kesejahteraan lainnya," kata Zulbahri di Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Hal itu, kata Zulbahri, adalah contoh kesengajangan daerah penghasil migas, dimana daerah tidak bisa menikmati hasil sumberdaya alam yang dimiliki. Seharusnya pemerintah daerah dllibatkan, bukan hanya ditentukan oleh pemerintah pusat dan perusahaan saja.

"Selama ini cost recovery terlalu tinggi dan dibebankan ke daerah, sehingga pembangunan akan semakin kecil. Hal-hal seperti ini hendaknya pemerintah daerah mengetahui dan terlibat," katanya.

Karena itu, DPD meminta pemerintah untuk terus melakukan reformasi dan perubahan secara mendasar dalam pengelolaan penerimaan migas. "Pemerintah harus secara tegas melakukan renegosiasi kontrak karya perusahaan migas yang tidak adil dan merugikan kepentingan," katanya.

DPD RI juga berpendapat bahwa penetapan cost recovery bagi perusahaan-perusahaan migas harus ditekan serendah mungkin sehingga tidak mengurangi hak negara dalam penerimaan migas. "Pemerintah juga harus mendukung transparansi dengan membuka informasi tentang lifting migas yang dilakukan oleh perusahaan migas di setiap daerah," katanya.

Senator asal Kepri ini menegaskan, DPD RI berpendapat bahwa dalam ketentuan undang-undang harus dinyatakan secara tegas keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawasi hasil produksi migas.