Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Wali Kota Batam Penuhi Tuntutan Buruh
Oleh : ypn/dd
Rabu | 03-10-2012 | 17:03 WIB
buruh-310-dahlanoi.gif Honda-Batam
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan.

BATAM, batamtoday - Setelah didemo ribuan buruh, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan buruh yang berunjuk rasa ke Kantor Pemko Batam, Rabu (3/10/2012).


Pertama, Ahmad Dahlan berjanji akan mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera menerbitkan aturan outsourcing (alih daya) selambatnya akhir tahun ini.

Hal itu disampaikannya saat bernegosiasi dengan para pimpinan serikat pekerja yang mengoordinir massa buruh yang berunjuk rasa ke kantor pemkot.

Negosiasi yang mulai dilakukan sekitar pukul 11.30 WIB itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Batam Rudi, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Batam serta para pimpinan aparat kepolisian dan TNI di kota itu.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi bahwa saat ini Menakertrans tengah memersiapkan revisi aturan tentang outsourcing.

Dimana dalam revisi aturan tersebut, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dialihdayakan hanya lima sektor, yakni pengamanan (sekuriti), konsumsi (katering), angkutan (transportasi), jasa kebersihan (cleaning service) serta pekerjaan-pekerjaan tertentu di bidang pertambangan dan perkebunan.

Sedangkan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan produksi utama suatu industri tidak boleh dialihdayakan.

Jika aturan ini diterbitkan Menakertrans maka dia meyakini sudah bisa menjawab tuntutan penghapusan outsourcing yang dikehendaki serikat pekerja.

Komitmen kedua, Ahmad Dahlan juga berjanji dalam pembahasan upah minimum tahun ini pemerintah kota mulai menerapkan seluruh komponen penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai ketentuan terbaru yang mengatur tentang itu.

Dimana dalam aturan terbaru tersebut indikator penghitungan KHL yang semula berjumlah 46 ditambah menjadi 60 indikator sehingga mendongkrak angka KHL secara signifikan.

"Survei KHL terakhir di Batam itu Rp1,8 juta atau jauh lebih tinggi dari UMK tahun ini yang hanya Rp1,4 juta. Angka KHL ini yang akan kita gunakan sebagai salah satu acuan pembahasan UMK untuk tahun depan," jelasnya.

Peningkatan indikator survei KHL itu menurutnya juga dapat menjawab aspirasi buruh yang menolak penerapan upah murah.

Poin kesepakatan ketiga adalah soal upah kelompok usaha. Ahmad Dahlan berjanji akan menerapkan upah kelompok usaha di Kota Batam mulai tahun depan seperti yang telah dijanjikannya pada tahun lalu.

Upah kelompok usaha akan dibahas setelah mendapat masukan dari Disnaker, wakil serikat pekerja dan wakil pengusaha yang akan melakukan studi banding ke Kota Bekasi pada akhir bulan ini.

Selain itu, guna memprioritaskan penangananan masalah-masalah ketenagakerjaan di Batam, dia berjanji akan menggelar pertemuan dengan serikat pekerja dan pengusaha sedikitnya sekali dalam tiga bulan.

Kemudian, dia juga berjanji akan turun langsung melakukan inspeksi secara mendadak ke industri-industri yang diduga melakukan kegiatan outsourcing secara ilegal bersama dengan serikat pekerja dan pihak kepolisian.

Poin-poin tersebut merupakan tuntutan yang dikeluhkan oleh para pimpinan serikat pekerja saat negosiasi digelar.

Para pimpinan serikat pekerja sendiri tampak bisa menerima sejumlah komitmen yang disampaikan Ahmad Dahlan sehingga tidak lama kemudian membubarkan massa buruh di depan gedung pemerintah kota.

Ahmad Dahlan pun terkesan serius meladeni unjuk rasa buruh kali ini.

Tercatat tiga kali dia menyampaikan komitmen-komitmennya tersebut selama unjuk rasa berlangsung.

Setelah menyampaikannya di hadapan para pimpinan serikat pekerja saat negosiasi berlangsung, dia juga menyampaikannya di hadapan ribuan massa buruh yang memadati jalan di depan gedung pemerintah kota.

Setelah itu, penjelasan yang sama juga dia sampaikan dihadapan ribuan massa buruh lain yang terkonsentrasi di ruas jalan di depan Stadion Temenggung Abdul Jamal.

Para pimpinan Aliansi Serikat Pekerja Batam yang terdiri dari SPMI, SPSI dan SBSI, menyatakan aksi unjuk rasa hari ini diikuti oleh sedikitnya 25 ribu buruh dari perusahaan galangan kapal, pelabuhan dan manufaktur.