BATAMTODAY.COM, Batam - Di tengah kinerja perekonomian nasional yang relatif stabil, kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sampai Januari 2024 tetap stabil dengan mencatatkan pertumbuhan positif likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga.

Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2023 (yoy) tumbuh sebesar 4,45 persen. Pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Konstruksi yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 2,18 persen, diikuti dengan kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan terbesar sebesar 0,77 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil pertumbuhan sebesar 0,46 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil pertumbuhan sebesar 0,27 persen dan kategori Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan sebesar 0,27 persen.

Kinerja industri perbankan di Provinsi Kepri tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif. Begitu pula industri pasar modal yang tumbuh pesat dari sisi pertambahan investor. Sementara industri keuangan non-bank di Provinsi Kepri juga meningkat tercermin dari pertumbuhan pembiayaan.

"KOJK Provinsi Kepri juga terus melakukan sejumlah program kerja dan aktifitas untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen," ungkap Kepala OJK Kepri, Rony Ukurta Barus, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/3/2024).

• Perkembangan Perbankan BU/BUS

Pada posisi Januari 2024, kinerja bank umum di Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang positif secara year to year (yoy) yang terlihat dari total asset meningkat sebesar 18,43 persen menjadi sebesar Rp120,85 triliun, kredit meningkat sebesar 7,84 persen menjadi sebesar Rp 48,39 triliun serta Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 10,08 persen menjadi Rp 81,98 triliun.

"Kredit bank umum di dominasi oleh kredit produktif dengan total penyaluran sebesar Rp28,03 triliun atau sebesar 57,93 dari total kredit. Sektor Ekonomi dengan penyaluran kredit terbesar adalah Sektor Ekonomi untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna) dengan total penyaluran sebesar Rp9,43 triliun atau sebesar 24,4 persen dari total kredit," kata Rony.

• BPR/BPRS

Sementara secara year to year (yoy) pada posisi Januari 2023 sampai dengan Januari 2024, kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami pertumbuhan yang positif dimana asset tumbuh sebesar 18,76 persen menjadi Rp 10,38 triliun, kredit tumbuh sebesar 22,87 persen menjadi sebesar Rp 7,95 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 18,56 persen menjadi Rp 8,37 triliun.

Dari segi fungsi intermediasi Loan to Debt Ratio (LDR), posisi Januari 2024 untuk Bank Umum tercatat sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan posisi Januari 2023, namun berbeda dengan LDR BPR/S yang mengalami peningkatan pada posisi Januari 2024 apabila dibandingkan dengan Januari 2023.

Selanjutnya, tingkat risiko kredit Non Performing Loan (NPL) perbankan baik Bank Umum maupun BPR/S di Kepulauan Riau pada posisi Januari 2024 tercatat sedikit mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan posisi Januari 2023, namun rasio NPL Bank Umum masih berada dalam batas yang wajar.

Sementara itu, peningkatan rasio NPL pada BPR/S terutama disebabkan karena akan berakhirnya relaksasi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/KDK.03/2024 tanggal 25 November 2022 yang akan berakhir pada 31 Maret 2024. Selain itu pada bulan Januari adanya peningkatan inflasi dari 2,76 persen pada Desember 2023 menjadi 3,38 persen pada posisi Januari 2024 yang dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas di Kota Batam.

"Sampai dengan Januari 2024 perkembangan jaringan kantor bank umum di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu terdapat 31 entitas bank umum konvensional dan 3 entitas bank umum syariah, sedangkan BPR yang berkantor pusat di Kepri , terdapat 40 BPR kovensional dan 2 BPR syariah," papar Rony Ukurta Barus.

• Perkembangan Pasar Modal

Industri Pasar Modal di Kepulauan Riau hingga Desember 2023 mencatatkan pertumbuhan di mana jumlah investor tumbuh sebesar 18,63 persen yoy menjadi 185.796 investor. Pertumbuhan jumlah rekening investasi saham meningkat sebesar 20,11 persen menjadi 61.465 investor, diikuti pertumbuhan jumlah rekening investor reksadana sebesar 17,13 persen menjadi 112.963 investor dan pertumbuhan jumlah investor SBN sebesar 26,25 persen menjadi 11.368 investor.

Sedangkan dari segi nilai dan transaksi saham secara yoy mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 23,48 persen menjadi sebesar Rp 21,36 triliun, hal ini disebabkan di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2022 sudah memasuki masa endemik setelah melewati wabah Covid-19, sehingga masyarakat yang sebelumnya menginvestasikan dananya di pasar modal saat ini beranjak bergeser menjadi konsumtif atau banyak kembali berinvestasi di sektor riil.

"Hingga saat ini, terdapat 5 perusahaan terbuka (emiten) yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, terdapat 11 Perusahaan Efek dan 1 Perusahaan Manajer Investasi, 19 Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), 5 Galeri Investasi serta 4 Galeri Investasi Edukasi," sebutnya.

• Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank

Perusahaan Pergadaian Swasta

Kinerja pergadaian swasta pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan dimana asset tumbuh sebesar 10,58 persen menjadi Rp207,24 miliar dan pinjaman yang disalurkan tumbuh sebesar 15,89 persen menjadi Rp 141,56 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sementara perkembangan perusahaan pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif tercermin dari meningkatnya nilai piutang pembiayaan sebesar 21,90 persen (yoy) menjadi sebesar Rp5.232 miliar pada poissi Desember 2023.

Fintech Lending

Pada triwulan IV 2023 outstanding pinjaman fintech P2P lending di Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 9,82 persen menjadi sebesar Rp539 miliar dengan TWP 90 sebesar 2,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sampai dengan akhir triwulan IV 2023 terdapat 15 Perusahaan Pergadaian, 39 Lembaga Pembiayaan, 77 Perusahaan Asuransi, 1 Lembaga Penjaminan dan 1 Lembaga Perusahaan Ekspor Impor (LPEI).

Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dari sisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, sejak Januari 2024 Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau menerima 387 layanan konsumen, dengan rincian sebanyak 25 pengaduan konsumen, 20 informasi dan 342 pertanyaan.

Dari 186 pengaduan konsumen, pengaduan konsumen dari perbankan sebanyak 16 pengaduan (64 persen), sebanyak 5 pengaduan dari perusahaan pembiayaan (20 persen), serta sebanyak 4 pengaduan dari perusahaan fintech (16 persen).

Dari jumlah di atas, sebanyak 14 dengan status Selesai, 7 Menunggu Tanggapan Konsumen, 3 Dalam Penanganan PUJK serta 1 Menunggu Info Konsumen.

Sampai dengan akhir Januari 2024 Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan layanan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebanyak 514 Layanan, baik secara online (sebanyak 324 layanan) maupun yang walk in (sebanyak 190 layanan).

Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.

Selain itu, sejak Januari 2022 hingga akhir Desember 2023, OJK Kepulauan Riau telah melaksanakan 75 Kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau sekitar 9.433 peserta. Kegiatan edukasi ini dilakukan di beberapa kabupaten/kota di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 46 kegiatan dilaksanakan di Kota Batam, 15 kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Karimun, 6 kegiatan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang, 3 kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Anambas, masing-masing 2 kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, serta 1 kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Natuna.

Beberapa pencapaian program OJK Kepulauan Riau bekerjasama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kepulauan Riau sampai dengan akhir tahun 2023, antara lain:

1. Optimalisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), sebanyak 26.673 debitur dengan total jumlah penyaluran kredit sebesar Rp1.747 miliar;
2. Optimalisasi penyaluran Umi (Kredit Ultra Mikro), sebanyak 9.744 debitur dengan total jumlah penyaluran kredit sebesar Rp47,63 miliar;
3. Optimalisasi Penyaluran Kredit Subsidi Suku Bunga 0 persen atau Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), sebanyak 1.108 debitur dengan total jumlah penyaluran kredit sebesar Rp20,87 miliar;
4. Akselerasi program KEJAR (satu rekening satu pelajar), sebanyak 315.094 rekening dengan total simpanan/tabungan sebesar Rp100,38 miliar;
5. Optimalisasi Laku Pandai, 8.092 agen dengan total tabungan sebesar Rp5,082 miliar;
6. Pelaksanaan bussines matching, telah dilakukan 15 kegiatan yang melibatkan 1.954 peserta/UMKM; dan
7. Peningkatan literasi keuangan untuk produk investasi (pasar modal, tabungan emas serta produk lainnya) untuk menghindari masyarakat dari investasi bodong.

"OJK Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan dan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan di Kepulauan Riau yang sehat dan bertumbuh," pungkas Rony Ukurta Barus.

Editor: Gokli