Gubernur Kepri Imbau Demo Buruh Tidak Anarkis

Gubernur Kepri Imbau Demo Buruh Tidak Anarkis

Oleh : ypn/dd

Selasa | 02-10-2012 | 15:52 WIB

Gubernur Provinsi Kepri, HM Sani.

BATAM, batamtoday - Gubernur Provinsi Kepri mengimbau para buruh yang akan berunjuk rasa besok, Rabu (3/10/2012), untuk melakukannya secara damai agar tidak mengganggu kondisi perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kepri Muhammad Sani kepada para wartawan saat menggelar temu pers menyikapi rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang akan dilakukan ribuan buruh secara nasional, khususnya di Provinsi Kepri.

"Pada dasarnya kami tidak menghalangi unjuk rasa itu, namun kita menginginkan unjuk rasa dilakukan secara damai, jangan sampai masyarakat yang dirugikan," ujarnya, Rabu (2/10/2012).

Hal itu diungkapkan mengingat Batam mempunyai pengalaman buruk terhadap aksi unjuk rasa ribuan buruh pada November 2012 lalu pada saat pembahasan upah minimum yang berakhir rusuh.

Ketika itu Gedung Pemerintah Kota Batam hancur akibat dilempari pendemo dan beberapa pos polisi juga ikut dihancurkan massa.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam sudah mengetahui adanya rencana unjuk rasa serikat pekerja untuk menuntut penghapusan perusahaan outsourcing.

Pemerintah daerah, katanya, tidak menghalangi aksi unjuk rasa karena merupakan hak setiap warga negara.

Namun demikian, dia berharap, jika memungkinkan, para peserta yang berunjuk rasa hanya bersifat perwakilan sedangkan pekerja yang lain tetap bekerja seperti biasa.

Terlebih, Kementerian Tenaga Kerja juga menurutnya sudah memberikan perhatian yang besar terhadap outsourcing dimana kementerian akan segera menerbitkan peraturannya dalam waktu dekat.

"Saya kemarin sudah langsung bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja, ini tidak bohong, menanyakan masalah itu. Dan dijawab beliau, dalam waktu singkat akan keluar Peraturan Menteri Tenaga kerja mengenai oursourcing," jelas M Sani.

Diungkapkan, dalam pembicarannya tersebut Menakertrans mengatakan dalam peraturan itu nantinya hanya akan membolehkan penggunaan alih daya untuk lima sektor bidang usaha.

Diantaranya di bidang keamanan, bidang transportasi, pertambangan dan perminyakan serta cleaning service dan katering.

"Artinya, kalau aturan itu keluar berarti masalah outsourcing sudah terjawab. Jadi apapun tuntutan-tuntutan yang disampaikan serikat pekerja, tentu kami akan ikut carikan jalan keluar. Kalau industri terganggu, ekonomi terganggu, kita semua akan terganggu," sambung M Sani.

TERKINI
POPULER

Polri Catat Lonjakan Kasus Kekerasan Berbasis Gender, Polwan Didorong Perkuat Peran

Simulasi Penanganan Kebakaran di Rutan Tanjungpinang, Wujud Kesiapsiagaan Bersama

Anambas Luncurkan Call Center untuk Tanggap Darurat

OJK Genjot Literasi Keuangan di Kalangan Anak Muda Lewat 'OJK Mengajar'

Nuryanto Tegaskan ASN dan APH Jangan Jadi Pemain dalam Pilkada 2024

Ditpolair Baharkam Tangkap Empat Tersangka Pengelolaan Benih Lobster Ilegal

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Ratusan Kosmetik Impor Tak Berizin Diamankan BPOM Kepri

Bermodal Surat Rekomendasi, Beli Ratusan Liter Premium di SPBU Tembesi

Penggunaan Logo Militer oleh Warga Sipil Masih Marak di Batam