Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Survei Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Bintan

Penghitungan Biaya Transportasi Dinilai Tidak Realistis
Oleh : arj/yp
Sabtu | 22-09-2012 | 15:18 WIB
pekerja.jpg Honda-Batam


TANJUNGUBAN, batamtoday - Sejumlah pelaku jasa transportasi di Kabupaten Bintan menilai penghitungan biaya transportasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja (Disnaker) tidak sesuai dengan kondisi yang ada atau jauh lebih tinggi dari nilai yang berlaku saat ini.


Belum lama ini, Hasfarizal Handra, Kepala Disnaker Bintan menyebutkan, berdasarkan hasil survei angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten, biaya transportasi buruh disimpulkan sebesar Rp900 ribu per bulan.

Dan menurutnya, nilai itu nantinya akan dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pembahasan upah minimum 2013 di daerah itu.

Kendati demikian, Candra, salah satu pelaku jasa angkutan karyawan di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, menilai hasil penghitungan biaya transportasi itu tidak realistis.

"Biaya trasportasi buruh mencapai Rp900 ribu per bulan itu sangat berlebihan," katanya.

Dia mengaku, sampai saat ini para langganannya yang diantar setiap hari hanya membayar biaya transpotasi paling besar Rp300 ribu per bulan dengan jarak dari Tanjunguban ke KIB Lobam.

"Kalau Rp900ribu per bulan rasanya tidak ada karyawan yang mau langganan dengan angkutan mobil," sambungnya.

Dia meyakini, untuk angkutan transpotasi dengan mobil di Bintan Utara dan Lobam sampai sekarang belum ada yang mencapai Rp900 ribu per bulan.

Biaya transportasi ke kawasan Serikuala Lobam, seperti Teluk Lobam, Tanjungpermai dan Teluksasah saja menurutnya paling mahal hanya Rp200 ribu per bulan.

"Silahkan dicek ke lapangan," sambungnya.

Selain Candra, Arizal, seorang tukang ojek yang beroperasi di Teluksasah juga mengungkapkan, biasanya karyawan yang berlangganan ojek dari luar kawasan ke dalam KIB Lobam paling hanya berbiaya Rp400 ribu per bulan.

"Kalau disebut Rp900 ribu per bulan tentu itu sangat berlebihan, memangnya Disnaker survei kemana? Kalau memang segitu harga yang ditentukan pemerintah, sebenarnya tukang ojek akan lebih senang. Tetapi apa mungkin karyawan mau? karena realitanya di lapangan tidak sebesar itu," paparnya.

Berita Lainnya

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

12-12-2024 | 18:44 WIB

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

06-12-2024 | 14:24 WIB

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

30-11-2024 | 16:04 WIB