JAKARTA, batamtoday - Gubernur Kepri Muhammad Sani mengaku tak alergi terhadap kritik maupun saran kepada dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan di Kepulauan Riau (Kepri). Baginya saran, masukan maupun  kritik yang pedas sekalipun merupakan bagian perbaikan manajemen pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

“Saya tak alergi kritik, silahkan kritik. Kalau ada kritik berarti ada kesalahan, itu bagian dari manajemen. Yang penting tak saling menyalahkan, “ ujar M. Sani saat memberikan sambutan Halal bi Halal (HbH) Kerabat Provinsi Kepulauan Riau Jakarta (KPKRJ) di Anjungan Provinsi Kepri, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Halal bi Halal KPKPJ bertema tingkatkan silaturrahmi dan kebersamaan kita membangun Kepri, diikuti 500 lebih warga Kepri di seputar Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi. Selain M. Sani, terlihat hadir Sekda Kepri Suhajar, Wakil Ketua DPRD provinsi Kepri, tokoh masyarakat Kepri Muhammad Buang, Huzrin Hood dan pengurus KPKRJ.

Sani mengatakan pihaknya berharap dukungan masyarakat Kepri terkait rencana pergelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XIV pada 10-14 Oktober mendatang. Kegiatan TTG di Harbour Bay, Batam ini direncanakan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Oktober 2012 dan ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 14 Oktober 2012.

Selain menjalankan investasi yang sudah siap berjalan dengan nilai Rp5 Miliar, direncanakan juga akan dilakukan peletakkan batu pertama investasi bidang perminyakan yakni PT Sinopec di Pulau Janda Berhias. BUMN asal Cina itu akan melakukan investasi senilai 850 Miliar dolar  AS atau Rp7,2 T dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja.

“Dengan total Rp12 Triliun itu, maka bias menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kepri setidaknya 2 persen, “ ujarnya.

Ditegaskan Kepri berbagai langkah itu, merupakan upaya Pemprov Kepri untuk membangun Kepri yang lebih baik mengingat tidak cukup dengan mengandalkan dana APBD maupun APBN.

Langkah lain Pemprov Kepri adalah mengurangi kemiskinan berupa  merehab sebanyak 30 ribu rumah tak layak huni menjadi Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun 2013. “Kelihatannya tak masalah, tapi sebenarnya banyak rumah bermasalah di Kepri seperti atap bocor, lantai tak bagus, reot dan lainnya, “ ujarnya.

Bekerjasama dengan kabupaten/kota,diperkirakan lima tahun ke depan akan ada 20 ribu RHL dan sisanya akan dilanjutkan oleh Gubernur Kepri berikutnya. “Jika kabupaten/kota ada 200 uni, maka di Pemprov akan ada 400 unit rumah yang direhab, “  katanya.

Menurut Sani, jika pihaknya memiliki dana cukup, akan bekerjasama dengan Kementrian Perumahan Rakyat, akan menyelesaikan seluruhnya merehab RLH itu. “Sisanya 10 ribu unit, kami akan minta ke  Menpera, “ ujarnya.

Dengan demikian, jika sejak menjabat Gubernur Kepri, menurut data Badan Pusat Statistik sebanyak 18 persen angka kemiskinan, maka saat ini sudah menjadi 12 persen. “Jadi ada penurunan angka kemiskinan, “ katanya.

Di bagian lain, Sani juga menyampaikan program pemberdayaan nelayan dengan memberikan bantuan alat tangkap dan keramba jaring apung. Jika tahun 2012 sebanyak 700 keramba jaring apung, maka tahun 2013 nanti akan ditambah menjai 1000 keramba jaring apung, disamping alat tangkap lainnya. Satu keramba apung akan menampung 15 Kepala Keluarga (KK).

“Diharapkan bantuan ini akan meningkatkan  kesejahteraan nelayan, meskipun belum semuanya memperoleh bantuan, “ katanya.