JAKARTA, batamtoday - Komisi I DPR meminta pemerintah segera bertindak tegas terhadap insiden penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh polisi Malaysia.

Menurut Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, penembakan terhadap WNI di Malaysia bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Pasalnya, polisi Malaysia menembak lima orang WNI sekaligus.

"Penembakan pada lima orang ini bukan perkara main-main. Artinya kalau bicara yang ditembak lima orang, walaupun masih diduga, ini seperti ada kesengajaan dan sistemik. Masak sampai lima orang yang ditembak, kan aneh," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Dia mengungkapkan, jangan sampai penembakan terhadap lima orang WNI itu menjadi teror yang sengaja diciptakan Pemerintah Malaysia melalui aparat keamanannya dengan dalih kasus-kasus Kriminal.

"Setidaknya dalam waktu dekat pemerintah harus mengirim nota protes kepada Pemerintah Malaysia," katanya.

Setelah mengirimkan nota protes, insiden tersebut menurutnya perlu diselesaikan pada level menteri. "Yang lebih penting, ini harus diselesaikan pada level menteri, kalau perlu kepala negara turun langsung. Ini serius!" katanya.

Sementara itu, Anggota DPR dari F-PG, Poempida Hidayatulloh menilai, Malaysia sudah bukan lagi negara yang menganut hukum dan menghormati HAM. Sudah sepatutnya Malaysia dieksklusikan atau dikeluarkan dari ASEAN.

Poempida menilai Pemerintah RI sudah selayaknya melakukan lobi-lobi regional dengan negara-negara ASEAN lainnya dan negara-negara berpengaruh di Asia untuk memberi tekanan politik dan ekonomi sebagai akibat masalah ini.

"Ini akan sangat merugikan stabilitas regional Asia Tenggara," tegasnya.

Instabilitas regional Asia Tenggara, lanjut Poempida, akan berdampak sangat buruk bagi Asia khususnya dan dunia pada umumnya. Poempida juga menilai Pemerintah RI sangat lemah dalam bersikap dan merespons permasalahan WNI. Bayangkan, dalam tujuh bulan terakhir setidaknya ada tiga kasus WNI tewas di tangan polisi Malaysia.

"Kasus pertama terjadi pada akhir Maret, kasus kedua pada pertengahan Juni, dan kasus terbaru terjadi pada September," katanya.

Jika kebijakan politik luar negeri Indonesia lemah dan tidak bersikap dan melakukan tindakan tegas dalam konteks perlindungan WNI di dalam negeri, dikhawatirkan akan terjadi anarkisme balik di Indonesia. Lanjut Poempida, jika pemerintahan RI tidak bertindak sesegera mungkin, hampir dapat dipastikan tren seperti ini akan terus terjadi.

"Kredibilitas pemerintah akan semakin dipertanyakan jika tidak segera melakukan tindakan keras sebagai respons tindakan brutal polisi Malaysia terhadap WNI," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, lima WNI ditembak polisi Malaysia di daerah Ipoh Perak Malaysia. Kelima WNI itu diduga terlibat kasus perampokan di Malaysia. Mereka adalah Jony, Osnan, Hamid, Mahno, dan Diden. 4 Korban berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan Mahno berasal dari Madura, Jawa Timur.