Batam, batamtoday - Barisan Kader Gerindra (Brikade Gerindra) meminta agar Prabowo Subianto memecat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, karena yang bersangkutan dinilai telah melakukan atraksi politik yang dapat merugikan partai terkait soal Hak Angket Mafia Pajak (HAMP).

Atraksi politik yang dimaksud Brikade Gerindra adalah, seperti yang disampaikan dalam rilisnya kepada batamtoday, Kamis 24 Februari 2011, soal pernyataan Fadli Zon yang menyatakan ada upaya dari fraksi pendukung HAMP menyuap anggota fraksi Gerindra agar mendukung HAMP.

"Pernyataan itu mengesankan, Gerindra menolak suap dari fraksi pendukung hak angket, tetapi menerima sesuatu dari fraksi yang menolak hak angket." kata Ketua Umum Brikade, Rahman Tiro.

Seperti diketahui, dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa 22 Februari 2011 pendukung HAMP kalah tipis 2 suara dengan yang menolak HAMP dengan perbandingan 264:266 suara. Fraksi Gerindra sendiri menyumbang 26 suara untuk kelompok yang menolak HAMP.

Pernyataan Fadli Zon segera saja membuat gerah fraksi pendukung HAMP seperti fraksi Partai Golkar dan PKS, dan kedua fraksi tersebut meminta agar Fadli Zon segera saja membuka nama penyuap dan juga nama anggota fraksi Gerindra yang katanya didekati dan akan disuap.

Pernyataan tersebut juga membuat emosi dua anggota fraksi PKB yaitu Effendi Choiri dan Lily Wahid, yang kebetulan membelot dari keputusan fraksi PKB yang menyatakan menolak HAMP. Keduanya menyatakan memilih berdasarkan hati nurani, meski harus bertentangan dengan sikap fraksinya. Keduanya pun meminta Fadli Zon memberikan klarifikasi. Namun hingga saat ini memang belum ada klarifikasi dari Fadli Zon.

Hal itu pula yang membuat Brikade Gerindra meradang sehingga meminta agar Ketua Pembina Partai Gerindra segera memecat Fadli Zon. Karena disamping pernyataan tersebut merugikan partai, Fadli Zon juga diduga, dengan pernyataan tersebut, kata rahman, mengharapkan jatah kursi menteri dari Presiden SBY untuk Gerindra jatuh kepada dirinya.

"Gerindra tidak butuh apresiasi SBY dalam bentuk jatah menteri, tetapi cukup menurunkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, itu saja buat Gerindra sudah cukup," tandas Rahman.

Rahman mengatakan, keputusan Gerindra untuk menolak HAMP adalah sebuah keputusan yang tepat, karena menurutnya Rapat paripurna HAMP hanyalah sebuah pasar politik untuk menaikan daya tawar Partai Golkar dan PKS atas kekuasaan SBY, dan sama sekali tidak punya efek positip bagi kesejahteraan rakyat .