Tapal Batas Hutan Lindung di Bintan Tak Pernah Jelas

Tapal Batas Hutan Lindung di Bintan Tak Pernah Jelas

Oleh : hrj/dd

Selasa | 11-09-2012 | 14:10 WIB

Ilustrasi.

TANJUNGUBAN, batamtoday – Banyaknya hutan lindung yang dikapling-kapling serta dijual ke pihak tertentu, diduga akibat tidak jelasnya tapal batas selain tidak adanya ketegasan dari pemerintah yang berwenang dalam hal melakukan penertiban.

Zulkifli, ketua Komisi II DPRD Bintan kepada batamtoday mengatakan, terkiat permasalahan banyaknya hutan lindung yang dikapling warga bahkan dijual kepada pihak lain, karena dari pemerintah sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi tapal batas yang jelas sehingga tanah yang seharusnya dilindungi bisa diserobot warga.

“Masalah tapal batas sampai saat ini tidak pernah jelas, sehingga bisa saja warga menyerobot lahan yang katanya hutan lindung. Seharusnya pemerintah, melakukan pemetaan sehingga jelas batas hutan lindung,” kata Zulkifli, Selasa (11/9/2012).

Selain itu menurut Zulkifli penetapan hutan lindung sendiri banyak pro dan kontranya, dimana saat menetapkan hutan lindung warga terlebih dahulu sudah berada di lahan tersebut.

“Ada juga sebelum ditetapkannya hutan lindung masyarakat sudah menetap di lahan tersebut dan setelah ditetapkan tidak pernah terjadi ganti rugi,” terangnya.

Lebih jauh politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan, sejauh ini pemerintah tidak pernah menindak tegas. Kalua di lahan hutan lindung ada kapling baru yang dibuat oleh warga atau oknum, sehingga pada saat ini kesannya tak ada lagi hutan lindung karena telah dimanfaatkan oleh warga.

“Selama ini, instansi berwenang terlalu lembek terhadap warga yang mencaplok lahan di hutan lindung, sehingga tumbuh seperti jamur. Seharusnya pemerintah melakukan penertiban kepada warga yang baru memanfaatkan hutan lindung,” tambahnya.

Zulkifli berharap terkait dengan masalah hutan lindung sebaiknya pemerintah melakukan pemetaan dalam penentuan tapal batas. Sehingga masyarakat bisa mengetahui batas dan tidak terlalu gampang melakukan penyerobotan . Disamping itu, dalam penertiban, tentu dibutuhkan ketegasan dan tanpa pandang bulu.

“Kalau mau ditertibkan, harus jelas dulu tapal batasnya dan dalam melakukan tindakan tak boleh pandang bulu. Karena masalah pencaplokan lahan di hutan lindung di Bintan, tak hanya terjadi di Bintan Utara, melainkan di daerah lain seperti di Gunung Lengkuas Bintan Timur,” tegasnya.

Sebelumnya, Adi Prihantara, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bintan, kepada wartawan mengenai habisnya hutan lindung karena dikapling ini mengatakan segera menindaklanjuti dengan penyelidikan, kejadian tersebut.

"Dalam penyelidikan," jawab Adi melalui pesan singkat.

Sedangkan Camat Bintan Utara Dahlia Zulfah mengatakan belum ada laporan mengenai dikaplingnya hutan lindung Jago. Ia juga mengatakan tidak akan mengeluarkan surat berkaitan dengan tanah atau lahan di dalam kawasan hutan lindung.

TERKINI
POPULER

Plt Bupati Bintan Apresiasi Pelatihan Teknis Medical First Responder

Laporan Tak Diterima Polres Lingga, Tim Hukum Alias Wello Siapkan Langkah Hukum Lanjutan

Posting Foto Rudi dan Amsakar di Masa Kampanye, Kadis Kominfo Batam Dilaporkan ke Bawaslu

Banjir Simarmata Targetkan 6 Ribu Suara untuk Paslon Ansar-Nyanyang, Optimistis Menang

Buka Peparnas XVII 2024, Presiden Jokowi Serukan Kesetaraan

SKK Migas Sumbagut dan Medco E&P Hadirkan Program Sanitasi di Kepulauan Anambas

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Ratusan Kosmetik Impor Tak Berizin Diamankan BPOM Kepri

Bermodal Surat Rekomendasi, Beli Ratusan Liter Premium di SPBU Tembesi

Penggunaan Logo Militer oleh Warga Sipil Masih Marak di Batam