BATAMTODAY.COM, Jakarta - India berencana untuk mengganti nama resminya. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi kemungkinan akan mengajukan resolusi pergantian nama itu dalam sidang khusus parlemen yang digelar dua pekan mendatang.

Modi berencana untuk mengganti nama resmi negaranya menjadi Bharat, bahasa Sanskerta untuk menyebut India, memicu perdebatan luas. Sebenarnya apa alasan yang mendasari pemerintahan Modi untuk mengupayakan pergantian nama itu?

Seperti dilansir The Economic Times, Kamis (7/9/2023), rencana pergantian nama resmi India terungkap setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India Droupadi Murmu pekan ini menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'

Negara dengan penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa ini sebenarnya secara resmi dikenal dengan dua nama, yakni India dan Bharat. Namun, nama India lebih umum digunakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Nama Bharat merupakan kata Sanskerta kuno, yang diyakini oleh banyak sejarawan berasal dari teks-teks Hindu awal. Kata Bharat pada dasarnya juga berarti India dalam bahasa Hindi.

Pemimpin Kongres India, Jairam Ramesh, dalam pernyataannya mengonfirmasi hal tersebut. Dilaporkan The Economic Times bahwa pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi 'Bharat' dalam sidang khusus parlemen pada 18-22 September mendatang.

Langkah tersebut, menurut Associated Press, mencerminkan upaya Partai Bharatiya Janata (BJP), yang beraliran nasionalis Hindu dan menaungi Modi, untuk menghilangkan apa yang dianggapnya sebagai nama era kolonial.

Perubahan nama itu didukung kuat oleh para pejabat dan politisi BJP yang kini berkuasa di India. Mereka berpendapat bahwa nama India diperkenalkan oleh kolonial Inggris dan merupakan 'simbol perbudakan

"Jadi berita itu memang benar," ucap Ramesh dalam pernyataan via media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter.

"Rashtrapati Bhawan (Istana Kepresidenan India-red) telah mengirimkan undangan jamuan makan malam G20 pada 9 September atas nama 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'," jelasnya.

"Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi bisa dibaca: 'Bharat, yang tadinya India, akan menjadi Persatuan Negara. Namun sekarang bahkan 'Persatuan Negara' ini sedang diserang," sebut Ramesh.

Nama Bharat bukanlah nama baru, karena Konstitusi India telah sejak lama menyebutkan dua nama, yakni 'India' dan 'Bharat'. Menurut The Economic Times, pasal 1 Konstitusi India secara jelas berbunyi: "India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-negara."

Draft pasal 1 Konstitusi India itu diadopsi sejak 18 September 1949 silam, dan menjadi pernyataan paling penting yang menetapkan nama resmi negara tersebut.

Editor: Surya