BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran belanja berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkannya lantaran masih banyak target yang perlu direalisasikan, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan SDM.

"Karena saya dari Komisi IX jadi mohon maaf, agak berat ya untuk mengungkapkan bahwa banyak PR kita yang terkait dengan prioritas nasional yang sering diulang oleh Pak Jokowi yaitu membangun SDM yang unggul dan berdaya saing," ujar Netty dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Mengupas RAPBN 2024' di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Politisi PKS ini lantas dengan gambang memberikan contoh pembangunan IKN sebagai belanja negara yang membutuhkan anggaran besar. Ia pun mengaitkan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang kemudian juga terhubung dengan kondisi pendidikan.

"Skala prioritas inilah yang nampaknya pemerintah harus terus diingatkan karena kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, khususnya IKN, yang membutuhkan anggaran yang besar. Tentu ini juga harus kita kaitkan dengan angka kemiskinan, termasuk juga pengangguran. Pengangguran kita yang 60 persen yaitu diisi oleh warga yang berpendidikan rendah. Ini yang menurut saya harus menjadi catatan penting pada awal pembahasan anggaran 2024 yang sudah dimulai sejak pekan lalu," tuturnya.

Sedangkan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan salah satu cara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditarget pemerintah sebesar 5,2 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 adalah dengan mengalakkan industrilisasi.

Sebab dengan industrialisasi, maka akan banyak membuka lapangan kerja dan otomatis ekonomi akan bangkit.

Cucun yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menekankan pentingnya 'pembesaran anggaran'. Hal itu agar keuangan negara bisa dikendalikan.

Seperti dalam penanganan kasus Covid-19 tidak semua kepentingan yang tidak diperlukan dalam penanganan covid-19 itu dianggarkan. Sehingga, wajar kalau terjadi pemborosan penanganan covid-19 hingga mencapai Rp677,2 triliun.

APBN 2024 ini sebagai akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan visi dan misi Indonesia maju, berdaulat dan mandiri dengan 5 arahan dan 7 agenda pembangunan.

Diantaranya menekankan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar dapat bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, transformasi infrastruktur ekonomi dan lain-lain.

Sayangnya, kata Cucun bonus demografi dengan menitikberatkan peningkatan SDM itu selama ini kurang dioptimalkan.

Hal itu karena fungsi pendidikan belum sesuai sasaran dimana setiap kementerian dan lembaga (K/L) selama ini terima Rp90 triliun, sementara infrastruktur ekonomi sangat masif.

Juga dengan transfer keuangan daerah (TKD) belum ada harmoni antara pusat -daerah. "Itu antara lain yang akan kami bahas di Banggar DPR RI," ungkapnya.

Kawal APBN

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari INDEF Didik J Rachbini meminta DPR RI benar-benar mengawal RAPBN 2024 ini agar Indonesia bisa cepat melunasi utangnya. Menurut Didik, utang memang tidak masalah selama bisa membayar.

Menyinggung warisan utang yang selalu ada di setiap rezim pemerintahan dan trennya yang selalu naik, Didik mengatakan sebenanrnya utang bisa dikurangi oleh tiap rezim penguasa. Dan sangat mungkin bisa lunas dan prosesnya harus bertahap tidak bisa sekaligus.

"Kalau ditanya apakah utang kita bisa dilunasi? Jawabannya bisa. Kuncinya ada di industri dan manufaktur," kata Didik, yang rektor Universitas Paramadina ini.

Menurutnya, rasio utang sekitar 39 persen dari APBN bisa dikurangi hingga 20 persen. Dengan catatan, pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 3000 triliun.

Iapun mencontoh Korea Selatan yang di era tahun 70-an pertumbuhannya hanya sekitar 300 dollar AS pendapatan per kapita kini sudah mencapai 40.000 dollar AS.

Sedangkan Indonesia saat ini baru di kisaran 4.000 dollar AS. Kemampuan Korsel itu karena bertumpu pada meningkatnya sektor industri di negara Gingseng tersebut.

Kondisi keuangan warganya yang makin membaik itu karena ditopang industri yang kuat, sehingga membuat Korea Selatan tidak hanya mampu membayar utang tetapi juga mampu memperluas sektor industrinya hingga ke luar negeri dengan menanamkan investasinya diberbagai negara termasuk ke Indonesia.

Editor: Surya