Serahkan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan Pemerintah ke DPR

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan target pertumbuhan yang relatif konservatif untuk tahun depan. Defisit anggaran juga diajukan sangat kecil yakni hanya 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Presiden Jokowi resmi mengajukan target asumsi makro, belanja, dan pendapatan negara melalui Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Rabu (16/8/2023).

Asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi 2024 diajukan sebesar 5,2%. Target ini lebih rendah dibandingkan pada tahun ini yakni 5,3%. Target pertumbuhan 2024 juga lebih kecil dibandingkan realisasi pada 2022 yang tercatat 5,31%.

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% (year on year/yoy) dan 3,86% (quartal to quartal/qtq). Pertumbuhan tersebut adalah yang tertinggi sejak kuartal III-2022 atau tiga kuartal terakhir.

"Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek," tutur Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

Target inflasi diajukan sebesar 2,8% untuk tahun depan. Target ini terbilang rendah mengingat inflasi melonjak 5,51% pada tahun lalu.

Inflasi Indonesia sudah melandai ke 3,08% pada Juli tahun ini sejalan dengan berkurangnya dampak kenaikan harga BBM tahun lalu.

Asumsi makro untuk nilai tukar rupiah diajukan Rp15.000.US$1. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diajukan sebesar 6,7%. Asumsi untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) diajukan sebesar US$ 80 per barel.

Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam rangka hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun.

"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata dia pada Pidato Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

Sementara untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.

"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," tutur dia.

"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tutup Jokowi.

Editor: Surya