Oleh Ones Yikwa

WARGA Papua dan masyarakat Indonesia mengapresiasi pengawalan pembangunan ditanah Papua oleh pasukan TNI, Badan Intelijen Negara dan Polri. Keberadaan aparat di Bumi Cendrawasih untuk menjaga agar pembangunan di sana berjalan dengan lancar. Papua harus maju dengan cara percepatan pembangunan, dan aparat wajib mengawal agar masyarakat yang diuntungkan.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua benar-benar pesat. Setelah ada Tol Laut, Jembatan Youtefa, ada pula Jalan Trans Papua dan berbagai infrastruktur lainnya. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan rakyat di Bumi Cendrawasih dan menghindari ketimpangan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur.

Namun sayangnya pembangunan di Papua terancam oleh keberadaan KST, yang dulu bernama KKB. Kelompok separatis ini ketahuan beberapa kali mengganggu proses pembangunan di Jalan Trans Papua, sehingga di sana harus dijaga ketat oleh aparat.

Untuk mengawal pembangunan di Papua dan sekaligus menjaga rakyat dari keganasan KST, maka aparat harus bekerja keras. Danrem 172/PWY, Brigjen TNI Dedi Hardono, mengungkapkan dimasa kepemimpinanya di Korem 177/PWY, dirinya akan siap melanjutkan progam kerja dari pejabat Danrem terdahulu. Diapun mengaku siap mengawal pembangunan di Papua.

Brigjen TNI Dedi Hardono menambahkan, untuk progam prioritas, dirinya siap mengikuti arahan Pangdam XVII/Cendrawasih, yang tentunya mengawal progam prioritas yang dibangun oleh pemerintah daerah bersama seluruh stake holder yang ada di Papua.

Melihat permasalahan di Papua yang cukup kompleks, maka di awal masa kepemimpinannya ini, Brigjen TNI Dedi Hardono melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat. Beliau juga mengajak masyarakat untuk ikut membangun Papua, agar berkembang dan berdaya saing dengan daerah lain.

Masyarakat mengapresasi langkah aparat dalam upaya pengawalan pembangunan Papua. Pasukan TNI bekerja keras di Bumi Cendrawasih. Tak hanya untuk mengamankan warga dari serangan kelompok separatis. Namun juga menjaga agar proyek-proyek pembangunan tidak terganggu oleh mereka.

Selama ini KST sebagai kelompok separatis sangat mengganggu rakyat Papua. Mereka menghalangi proyek-proyek pembangunan, padahal nanti hasilnya sangat berguna untuk masa depan warga di Bumi Cendrawasih. Misalnya ketika ada pembangunan Jalan Trans Papua. Ketika ada anggota KST yang melakukan penyerangan, maka keesokan harinya aparat dengan sigap menjaga para pekerja dari kemungkinan serangan selanjutnya.

Selain itu, KST juga melakukan teror lain di Papua, yang juga bisa menghambat pembangunan kecerdasan masyarakat. Anggota KST di bawah pimpinan Sabius Walker ketahuan membakar gedung sekolah, dan mereka juga tega membunuh 2 orang guru. Kelakuan KST sungguh ingin menjerumuskan anak-anak Papua, karena mereka bisa gagal menuntut ilmu, saat tidak ada pengajar dan tempat untuk belajar.

Oleh karena itu pengamanan makin diperketat di Papua. Tak hanya oleh pasukan TNI, tetapi juga oleh anggota Polri. Mereka bekerja sama demi menjaga rakyat sekaligus mengawal pembangunan di Papua.

Sementara itu, Kapala Suku Biak Mananwir Hengky Korwa menyatakan bahwa, KST harus dibasmi oleh aparat karena teror mereka menghambat pembangunan di Papua. Dalam artian, kelompok separatis ini sangat merugikan, karena tak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga merugikan rakyat karena pembangunan di Papua jadi terhambat.

Sang kepala suku meminta agar TNI dan Polri menindak KST dengan tegas karena aksi mereka makin membahayakan warga Papua. Masyarakat juga diminta untuk tenang dan tidak terpengaruh oleh berita hoaks yang disebarkan oleh KST.
Menurut Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, sepanjang tahun 2022 lalu ada 55 orang yang kehilangan nyawa karena serangan KST. Oleh karena itu aparat diminta bertindak tegas terukur agar KST tidak menjadi-jadi.

Masyarakat mendukung TNI dan Polri dalam upaya pemberantasan KST. Mereka sadar bahwa aparat adalah sahabat rakyat. Oleh karena itu kedatangan aparat sangat disambut karena tujuannya untuk mengamankan warga Papua.

Warga Papua sadar bahwa penambahan jumlah personel TNI dan Polri di Papua bukan untuk mengganti status menjadi daerah operasi militer, seperti di Aceh 20 tahun lalu. Namun aparat datang untuk menjaga masyarakat dari ganasnya serangan KST.

Jangan ada yang percaya hoaks tentang negatifitas penambahan aparat di Papua. Saat makin banyak pasukan, tidak berefek buruk pada warga sipil. Tidak mungkin aparat tak mampu membedakan yang mana pasukan KST dan yang mana masyarakat biasa, sehingga mustahil ada korban jiwa dari rakyat Papua.

Masyarakat juga menyadari bahwa penambahan jumlah aparat di Papua demi mengawal pembangunan di Bumi Cendrawasih. Percepatan pembangunan harus berhasil, demi masa depan rakyat Papua yang makin cerah. Oleh karena itu butuh peran aparat dalam mengamankan situasi dari kelompok separatis yang sangat berbahaya.

Rakyat Papua mengapresiasi pengawalan pembangunan oleh anggota TNI di Bumi Cendrawasih. Situasi Papua agak berbeda dari daerah lain sehingga butuh tambahan jumlah aparat, untuk keamanan warga sekaligus pengawalan proyek-proyek pembangunan di sana.*

Penulis adalah mahasiswa Papua Mahasiswa Papua bermestautin di Makassar