Ditunjuk sebagai Ketua Komite IV DPD RI

JAKARTA, batamtoday - Zulbahri, Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) berharap kedudukannya sebagai Ketua Komite IV DPD RI selama lima tahun kedepan hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah (Pemda) provinsi, kabupaten dan kota di Kepri.

Zulbahri mengaku siap memperjuangkan hasil Musrembang mendapat hasil maksimal dalam porsi anggaran di APBN.

"Selama ini pandangan daerah terhadap DPD masih kurang karena dianggap kurang maksimal kewenangannya. Tetapi kedudukan saya sebagai Ketua Komite IV yang membidangi anggaran dapat mendorong manfaat bagi daerah. Ini pertama kali wakil dari Kepri ditunjuk sebagai Ketua Komite IV," kata Zulbahri di Jakarta, Senin (3/9/2012).

Menurut Zulbahri, DPD memiliki hubungan dengan pemerintah pusat seperti halnya DPR dan memiliki mitra-mitra kerja di kementerian atau lembaga. Banyak masukan dari DPD, lanjutnya, menjadi keputusan pemerintah, termasuk juga berhasil merealisasikan berbagai kepentingan daerah terutama dalam anggaran.

"Saya berharap pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota di Kepri sering-seringlah berkoordinasi dengan kita (DPD Kepri). Untuk Kepri, hasil Musrembang yang sudah ada akan kita dorong untuk mendapatkan posisi anggaran maksimal di APBN," katanya.

Hasil Musrembang Kepri, katanya, akan digodok terlebih di Komite IV baru dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR dan pemerintah. "Karena pagu harus diserahkan tanggal 25 Oktober bulan depan, kita berhasil ada masuk-masukan baru dari daerah terhadap hasil Musrembang, apa perlu ada tambahan. Kita masih melihat waktu untuk ke Kepri, tetapi kalau daerah mau ke DPD, silahkan itu lebih baik," katanya.

Zulbahri menilai hasil Musrembang yang akan menjadi prioritasnya adalah pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin). "Kita berharap jembatan tersebut bisa segera terwujud, apakah nanti melalui APBN atau KSO dengan investor, ini yang menjadi prioritas yang akan saya perjuangkan," katanya.

Selain itu, Zulbahri juga akan membantu mencarikan permodalan bagi pembangunan koperasi di Batam yang masih terkendala permodalan. "Industri ekonomi kreatif yang tergabung dalam koperasi-koperasi di Batam, cukup maju. Tapi tak cukup modal, ini akan kita jembatani dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar usaha ekonomi kreatif di Batam mendapat perhatian," katanya.

Komite IV DPD yang membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan, dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komite IV DPD tahun Sidang 2012-2013 dipimpin Zulbahri M (Kepulauan Riau) dengan didampingi dua wakil ketua, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Ayu Koes Indriyah (Jawa Tengah) dan Litha Brent (Sulawesi Selatan).