Jakarta, batamtoday - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menuding, upaya Partai Golkar dan PKS untuk mengegolkan penggunaan Hak Angket Mafia Pajak yang kandas di Paripurna DPR, Selasa (22/2) malam, hanya untuk memeras pengusaha pengemplang pajak. Boni menduga ada aliran dana dari mafia pajak sebesar Rp 200 miliar ke Golkar dan PKS sebagai transaksi agar mengkadaskan Hak Angket Mafia Pajak itu.

"Alasan Golkar dan PKS menggulirkan usulan Hak Angket semata-mata untuk memeras para pengusaha yang selama ini mengemplang pajak dan menjadi bagian dari mafia pajak. Saya mendapatkan pengakuan, ada uang sebesar Rp 200 miliar yang dikumpulkan oleh para pengusaha anggota mafia pajak untuk menggagalkan putusan
paripurna kemarin,” kata Boni di Jakarta, Rabu (23/2/2011).

Boni mengatakan, para mafia pajak ini khawatir dengan gerakan Golkar dan PKS yang getol mengusulkan penggunaan Hak Angket Mafia Pajak, padahal tiga perusahaan yang dimiliki Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie juga terlibat penggelapan pajak. Karena tidak ingin hak angket itu, kata Boni, melobi Golkar dan PKS agar mengendurkan keinginannya untuk meloloskan Hak Angket Mafia Pajak.

“Mereka bisa memaikan permainan mereka sampai ke parlemen. Ini sudah gawat dan yang saya lebih khawatirkan jika parlemen ini sudah menjadi mafia itu sendiri,” katanya. 

Boni menilai, jaringan mafia pajak ini dalam melakukan aksinya selalu berlindung dengan kedok demokrasi, yang sebenarnya tidak serius mengusulkan penggunaan Hak Angket tersebut. “Para mafia ini menggunakan sistem demokrasi yang kita miliki untuk masuk menguasai institusi-institusi negara. Memang sulit dibuktikan, tetapi  sangat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat,” katanya. 

Keinginan untuk memeras pengusaha pengemplang pajak ini, lanjutnya, dengan memanfaatkan keberadaan Setgab partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Boediono. Mereka menggunakan Setgab untuk intrik-intrik politik, bukan untuk membangun bangsa sehingga layak untuk dibubarkan. ”Oleh karena itu saya rasa setgab harus dibubarkan karena telah menjadi kamar dagang politik saja,” katanya. 

Boni berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki transaksi dugaan aliran dana ke politisi Golkar dan PKS untuk menggagalkan Hak Angket Mafia Pajak di DPR. "Kita minta KPK periksa politisi Golkar dan PKS. Golkar bisa saja berdalih mereka menggulirkan angket itu untuk membela ketua umumnya, tapi PKS kan mencari  makan di kabinet, masak memecahkan piringnya sendiri dengan menggoyang pemerintahan dalam kasus pajak ini," katanya.

Terkait tudingan Boni Hargens ini, politisi Golkar Bambang Soesatyo membantah, partainya yang mendukung Hak Angket Mafia Pajak menerima suap dan menganggapnya sebagai fitnah belaka. "Saya yakin enggak ada suap di angket mafia pajak dan itu fitnah. Itu bisa merusak nama baik DPR," kata Bambang Soesatyo. 

Bambang yakin, mereka yang mendukung hak angket tidak menerima suap karena tujuan pelaksanaan hak angket diklaimnya sebagai suara hati nurani. "Enggak ada transaksional, tidak bisa dipaksakan. Semuanya yang mendukung menggunakan hati nurani," katanya.

Politisi Golkar ini meminta agar mereka yang menghembuskan isu suap agar tidak sekedar menuding, tapi harus mempertanggungjawabkannya dengan memberi bukti. "Yang mengungkap harus dibuka, ada faktanya tidak," tutupnya.

Sebelumnya, DPP Partai Gerindra mengaku menerima laporan, ada upaya suap terhadap dua anggota Fraksi Gerindra agar mau mengubah suaranya dan berbalik menerima hak angket.

"Saya terima laporan secara lisan. Yang saya tahu ada minimal dua anggota fraksi yang hendak disuap agar berubah suara dalam voting hak angket itu," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon.

Menurut Fadli, dirinya baru mengetahui hal ini setelah paripurna selesai. Dia enggan menyebutkan fraksi mana yang hendak menyuap 2 anggota Gerindra itu. Namun yang jelas, jumlah uang yang ditawarkan cukup besar.

Dalam voting hak angket semalam, kubu pro dan anti hak angket hanya beda 2 suara dengan kemenangan pada kubu anti. Gerindra tampil solid dan bergabung dengan PD, PKB dan PPP, menolak hak angket mafia pajak mengantongi suara 246, sementara Golkar yang didukung PKS, PDIP, Hanura dan 2 Anggota F-PKB hanya mengantongi 242 suara.