BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin merasa bersyukur kota tersebut kembali meraih penghargaan atas kinerja pemerintah selama ini.

Kali ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam meraih penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) level Proaktif, dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebelum meraih penghargaan itu, Kota Batam berhasil menyisihkan ratusan kabupaten kota lainnya. Penghargaan itu level III sehingga Jefridin selaku Sekda merasa berbangga hati.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi, kepada Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (24/5/023).

"Alhamdulillah, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya Kota Batam dan Kota Tanggerang yang dapat penghargaan di level III ini," ucap Jefridin pagi tadi di Jakarta.

Penyerahan penghargaan tersebut disejalankan dengan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan tema 'Peningkatan Kapabilitas UKPBJ Dalam Rangka Terciptanya Tata Kelola Pengadaan yang Baik'.

Dijelaskan Jefridin, UKPBJ Level Proaktif ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama, baik pelanggan internal maupun eksternal.

Pencapaian ini karena LKPP menilai, tata kelola pengadaan UKPBJ di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2022, punya 'Predikat Baik'.

"Ada empat kriteria penilaian sehingga Pemerintah Kota Batam ditetapkan oleh LKPP sebagai penerima penghargaan UKPJ level Proaktif ini. Alhamdulillah Pemerintah Kota Batam memenuhi keempat kriteria penilaian," ucapnya bangga.

Di samping itu yang menjadi kriteria penilaian bagi LKPP adalah UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di Tahun 2022. Kota Batam menurutnya telah mencapai Level Proaktif pada tahun 2020.

Berikutnya Pemerintah Daerah dengan tingkat keterisian SDM JF PPBJ di Tahun 2022 yang telah mencapai sekurang-kurangnya 60 persen dari jumlah kebutuhan.

"Di Pemerintah Kota Batam untuk surat komitmen capaian minimal 60 persen JF PPBJ Tahun 2022 ini ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam," tuturnya.

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Daerah Tahun 2022 minimal berada dalam kategori Baik (skor ITKP > 70.

Pimpinan tertinggi kepala daerah tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik.

Adapun nilai ITKP Pemko Batam berada dalam kategori “Baik”. Di tahun 2022, Pemko Batam mendapat skor 79,7. Dan di tahun 2023 skor 85,9.

"Bapak Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, komit untuk tidak melakukan intervensi pada proses pengadaan barang/jasa," kata pria asal Selatpanjang ini.

Editor: Surya