Realisasi BBM Bersubsidi untuk Nelayan Bintan Tak Jelas

Realisasi BBM Bersubsidi untuk Nelayan Bintan Tak Jelas

Oleh : hrj/dd

Sabtu | 25-08-2012 | 14:14 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday – Keberadaan tongkang yang memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) atau SPBU terapung yang berada di antara Pulau Bintan dan Batam, hingga saat ini belum ada kejelasannya terkait penyaluran BBM bersubsidi bagi kalangan nelayan di Bintan dari SPBU apung tersebut.

Safrudin, Ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL), belum lama ini mengatakan keberadaan tongkang yang bermuatan BBM bersubsidi, memang tidak diketahui secara persis karena sejauh ini memang belum ada sosialisasi dari pihak yang berwenang.

“Yang jelas nelayan kita belum pernah beli BBM bersubsidi karena tidak mengetahui bagaimana sistem pembeliannya. Kami sampai saat ini, tetap membeli BBM jenis solar di kios-kios BBM terdekat,” ungkap Safrudin yang akrab dipanggil Bang Lapuk itu.

Dijelaskan, keberadaan kapal atau tongkang bermuatan BBM bersubsidi tersebut memang sudah berbulan-bulan di sekitar perairan depan Kampung Tanjungtalok, Desa Teluksasah, Seri Kuala Lobam Bintan.

“Kalau memang BBM bersubsidi itu diperuntukkan untuk nelayan, tentunya ada sosialisasi. Tetapi, yang ditakutkan hanyalah mengatasnamakan nelayan demi kepentingan sekelompok orang atau oknum tertentu. Kita minta aparat penegak hukum mengusut keberadaan BBM bersubsidi tersebut,” harapnya.

Sementara itu, Moch Idha, tokoh pemuda Bintan juga mengatakan sejumlah nelayan di wilayah Bintan Utara, juga mengalami hal yang sama keberadaan kapal yang berisi BBM bersbsidi untuk nelayan tersebut hanya mendengar dan tidak pernah membelinya.

“Bagaimana nelayan mau membeli, kalau nelayan itu sendiri tidak pernah diinformasikan atau direalisasikan sistem untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut,” ujarnya.

Seharusnya kata Moch Idha, kalau memang ada kebijakan dari pemerintah untuk membantu nelayan seperti menjual BBM bersubsidi, harus terlebih dahulu disosialiasikan kepada masyarakat sehingga jelas dan bisa tepat sasaran. “Kalau sistem seperti ini, justru masyarakat hanya dijadikan kambing hitam dan BBM yang konon bersubsidi untuk nelayan entah hilang kemana,” tegasnya.

Lebih jauh kata Idha, kondisi ini sudah berlangsung lama, dimana ada kelompok tertentu yang hanya mengatasnamakan nelayan untuk mengejar keuntungan pribadi atau kelompok.

Moch. Idha berharap kepada aparat penegak hukum untuk lebih peka terkait permasalahan seprti ini, karena menurutnya, permasalahan ini jelas sangat merugikan orang ramai khususnya nelayan. Sementara kondisi nelayan yang ada di wilayah ini, perekonomiannya semakin memprihatinkan.

TERKINI
POPULER

Tetap Produktif Setelah Pensiun, BRK Syariah Berikan Pembekalan untuk ASN di Bengkalis

BP Batam Fasilitasi 2 KK Terdampak PSN Rempang Eco-City ke Rumah Baru di Tanjung Banon

MPW Pemuda Pancasila Kepri Instruksikan Seluruh Jajaran Dukung Ansar-Nyanyang

Laka Lantas di Jalan Lintas Timur Bintan Renggut Nyawa Seorang Mahasiswa

Imigrasi Batam Terapkan Pemeriksaan Manual Pemegang PR Singapura

Tips Rayakan Libur Natal dan Tahun Baru di HARRIS Resort Barelang Batam

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

Amsakar-Li Claudia Janjikan Seragam Sekolah Gratis, Ringankan Beban Orang Tua

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Indonesia Pamerkan Teknologi Industri 4.0 di Osaka, Dorong Kolaborasi Global

Menuju WBK, Kalapas Batam Perkenalkan 3 Inovasi Unggulan kepada Warga Binaan

Budi Mardianto Ditetapkan Sebagai Waka II DPRD Batam

Lapas Narkotika Tanjungpinang Terima 10 Narapidana Pindahan dari Rutan