BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI atas realisasi anggaran tahun 2022 yang mencapai 96,5%. Capaian ini lebih tinggi 1,09% dari serapan pada TA 2021 yang mencapai 95,41%.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan secara rinci peningkatan realisasi anggaran di Kemendes PDTT.

"Realisasi anggaran TA 2022 perinciannya untuk belanja pegawai 98,28%, belanja barang dan jasa 96,34%, dan belanja modal pada posisi 92,53%, serta total rata penyerapan 96,5%," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengungkapkan target pendampingan desa telah mencapai 35.000 orang dengan realisasi 99,3%. Sedangkan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional sudah terealisasi 10.990 orang dari target 15.000 orang.

"Sebanyak 10.999 itu sudah mendapatkan peningkatan kapasitas. Namun belum sesuai target karena pelaksanaan peningkatan kapasitas baru dimulai 1 November sesuai dengan NOL (No Objection Letter) Bank Dunia," sambungnya.

Gus Halim menuturkan anggaran tahun 2023 mayoritas dialokasikan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemendes PDTT yang mendapat DIPA tahun 2023 sebesar Rp 2,99 triliun, akan mengalokasikan Rp 2,29 triliun untuk program daerah tertinggal kawasan perbatasan pedesaan dan transmigrasi. Sementara sisanya sebanyak Rp 701,663 miliar akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

Untuk total DIPA tersebut, sambung Gus Halim, bersumber dari keuangan negara Rp 2,45 triliun, pinjaman luar negeri Rp 236,81 miliar, hibah luar negeri Rp 12,88 miliar sehingga total mencapai Rp 2,99 triliun.

"Program-program yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat, baik daerah transmigrasi wilayah desa dan pedesaan, daerah tertinggal ini tetap sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya," ucapnya.

Menanggapi paparan Mendes PDTT, Komisi V DPR mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan oleh Kemendes PDTT selama tahun 2022. Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae mengatakan realisasi anggaran tahun 2022 yang ditorehkan Kemendes PDTT sebanyak 96,5% untuk realisasi keuangan dan 98,16% untuk realisasi fisik.

"Komisi V DPR minta Kementerian Desa PDTT untuk menyelesaikan program yang tidak terealisasi di tahun 2022," tuturnya.

Komisi V DPR RI juga menyarankan Kemendes PDTT untuk meningkatkan sinkronisasi antar kementerian/lembaga untuk percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja tenaga pendamping profesional dan melaporkan hal itu ke pihak legislatif.

Sumber: Detik.com
Editor: Yudha