Fokus pada Tiga Koridor Ekonomi

Bogor, batamtoday - Pemerintah tengah menyiapkan program percepatan pembangunan Indonesia melalui perluasan dan pencapaian target-target pembangunan ekonomi hingga 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di sela-sela Rapat Kerja pemerintah di Istana Bogor yang dihadiri para gubernur, termasuk Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

"Meski kita sudah menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan RPJM 2010-2014, berdasarkan RKP dan RKPD dan juga APBN dan APBD tetapi ada suatu keperluan dan urgensi agar kita benar-benar bisa lakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sampai 5-10 tahun mendatang di luar skenario yang ada," kata Presiden di Istana Bogor, Senin (21/2/2011).

Menurut Presiden, program percepatan pembangunan itu akan dituangkan dalam dokumen yang implementatif dan memiliki target dengan parameter keberhasilan yang jelas. Presiden mengatakan, agar percepatan dan perluasan bisa berlangsung efektif, maka perlu ada rencana induk.

"Ini tidak boleh hanya disusun oleh pemerintah pusat dan sifatnya top down. Era sudah berubah tidak lagi sentralistik namun desentralistik dan mengedepankan ekonomi di daerah," katanya.

Terkait hal itu, kata Presiden, penyusunan rencana induk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia harus disusun secara bersama dengan melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Rencana induk ini harus konkrit, sesederhana mungkin,"workable", dengan sasaran yang jelas. Jangan terlalu tebal. Bila kuantitatif berapa persen atau berapa banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, bisa juga kualitatif," katanya.
 
Kepala Negara juga mengatakan rencana induk harus memiliki rincian waktu yang tepat lengkap dengan pembagian tugas dari masing-masing pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak lainnya dengan demikian bila terjadi kekurangan dan perlu perbaikan tidak saling menyalahkan.

"Jelas siapa berinvestasi dimana, berapa banyak, untuk proyek apa juga harus jelas. Lapangan kerja yang bisa dibuat juga dapat dihitung dan berapa banyak orang yang bisa diserap," katanya.

Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur, pimpinan lembaga negara non kementerian, pimpinan BUMN dan pejabat terkait itu, Presiden juga mengatakan, dalam rencana induk program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia tersebut juga harus memiliki mekanisme penyelesaian masalah bila ada benturan regulasi yang dihadapi.

Selain implementatif, dalam program ini juga, Presiden meminta agar azas akuntabilitas dan transparansi bisa diterapkan melalui pemberian informasi dan mengajak rakyat untuk terlibat langsung mengawasi pencapaian program.

"Karena ini harus serentak dilakukan di tanah air maka akuntabilitas pada publik harus terjaga. Rakyat harus kontrol apa yang dilakukan pemerintah dan lembaga negara, perlu dijamin rakyat mengetahui. Akuntabilitas harus ada," katanya.

Rapat kerja pemerintah berlangsung hingga Selasa (22/2) mendatang di Istana Bogor. Dalam pengantarnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan rapat tersebut selain menyusun rencana percepatan pembangunan ekonomi nasional juga mendengarkan paparan dari Menteri Negara BUMN, paparan dari Komite Ekonomi Nasional, paparan dari Komite Inovasi Nasional.

Hatta mengatakan, percepatan pembangunan ekonomi nasional dibagi dalam tiga koridor ekonomi. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengoptimalkan keterkaitan antar kegiatan di setiap koridor ekonomi. “Selain itu, dengan pengelompokan ini, gubernur dapat lebih fokus pada pembangunan di masing-masing wilayahnya. Dengan demikian, isu konektivitas lebih konkret sesuai kebutuhan, sehingga informasi ke calon investor lebih berguna untuk mewujudkan tema setiap koridor,” kata Hatta.

Tiga koridor ekonomi dimaksud adalah, pertama, Sumatera dan Jawa yang  fokus pada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta sebagai lumbung energi nasional. Kedua, koridor ekonomi Kalimantan dan Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Ketiga, koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional.

Di hadapatan sekitar 200 peserta rapat kerja, Menko Perekonomian menjelaskan dalam menciptakan kesepahaman bersama pelaksanaan masterplan pembangunan, pelaku utamanya adalah swasta. Sedangkan posisi pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Pemerintah akan mengidentifikasi berbagai usulan investasi swasta dan BUMN yang sedang berjalan maupun dalam perencanaan.

Pemerintah juga akan mengidentifikassi dan membahas regulasi pusat dan daaerah yang menghambat/botttlenecking percepatan pelaksanaan kegiatan investasi. Terakhir, tambah Hatta, pemerintah mengidentifikasi dukungaan konkret dari BUMN yang menguatkan konektivitas dan investor sektor riil.