BATAMTODAY.COM, Bintan - Ketua Umum Keluarga Besar Bintan Utara (KBBU), Ahmad Fadoli menyampaikan terkait sengketa lahan antara warga delapan kampung di Kecamatan Bintan Utara dengan TNI AL sampai saat ini belum ada kepastian.

Bahkan masyarakat, terus merasa dihantui rasa khawatir, karena adanya diskriminasi yang mengarah pada intimidasi baik secara langsung dan tidak langsung. Di antaranya adanya larangan pemasangan listrik saat warga akan melakukan perbaikan rumah.

"Sejak tahun 1996, warga 8 Kampung di Bintan Utara terus berjuang agar 1.000 keluarga memiliki ketenangan dan kenyamanan tanpa harus merasa khawatir lagi," harapnya.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang pernah dilakukan oleh warga yakni mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi II DPR RI di Jakarta pada Maret 2019. Selain itu pihaknya juga sudah menyurati Presiden RI pada Maret 2021, namun hingga kini belum ada jawaban.

"Mulai awal tahun 2023 ini, seluruh masyarakat akan kembali menindaklanjuti permasalahan sengketa lahan tersebut," katanya.

Ahmad Fadoli yang didampingi perwakilan warga lainnya berharap adanya perhatian dari kepala daerah, baik dari Bupati Bintan dan juga Gubernur Kepri agar permasalahan lahan yang sudah berpuluh tahun ini bisa ada solusinya.

"Kita akan melakukan berbagai upaya untuk sebuah kepastian, untuk memperjuangkan nasib warga yang saat ini sudah mencapai sekitar 3.000 jiwa, yang berdomisili di lahan yang masih jadi sengketa," pungkasnya.

Editor: Yudha