BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah sudah ancang-ancang menaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar. Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan bahkan sudah menyebut Jokowi kemungkinan mengumumkan kenaikan harga BBM itu pekan depan.

Karena itu, ia meminta masyarakat untuk bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. Pasalnya, subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun telah membebani APBN.

"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan demikian karena harga BBM kita termurah sekawasan dan itu beban untuk APBN," katanya dalam kuliah umum di Universitas Hasanudin, Jumat (18/7/2022).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics CORE Mohammad Faisal mengatakan jika kenaikan dilakukan ada dampak buruk ke ekonomi yang lebih besar dibandingkan ke beban yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM.

Dampak buruk itu adalah lonjakan inflasi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pada akhirnya, masalah tersebut bisa berdampak pada perlambatan ekonomi.

Ia mengatakan tanpa menaikkan harga BBM, APBN pada tahun ini sebetulnya lebih sehat dibandingkan periode sebelumnya akibat windfall profit harga komoditas.

"Jadi masih mampu menanggung tambahan subsidi. Tambahannya juga tidak banyak, setidaknya ini pilihan terbaik untuk jangka pendek tahun ini," kata Faisal.

Namun, jika pada akhirnya pemerintah menaikkan harga pertalite, dan tidak menambah subsidi serta kuota, ia menilai kerugian yang ditanggung negara akan jauh lebih besar.

Kerugian ini akan berdampak pada beban fiskal karena berimbas ke pelebaran jurang kemiskinan. Ini karena kondisi upah yang belum pulih dan jumlah penciptaan lapangan kerja yang turun.

"Jadi ketika pertalite dinaikkan makin menurunkan daya beli. Garis kemiskinan meningkat, kalau daya beli menurun berarti menurunkan konsumsi masyarakat," katanya.

Selain itu efek domino dari inflasi pada transportasi akan berdampak pada harga pangan.

"Secara gak langsung ke harga pangan karena transportasi untuk pangan naik. Jadi harga bahan pangan akan naik. Nah sehingga satu inflasi umum bisa meningkat tadinya yang kita perkirakan 5-6 persen bahkan bisa lebih dari 8 persen. Itu baru inflasi umum. Inflasi di volatile food itu bisa di atas 12-13 persen tanpa ada kenaikan BBM, kalau ada kenaikan BBM itu akan lebih tinggi lagi," jelasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan jika harga pertalite naik menjadi Rp10 ribuan, inflasi akan tembus 6,5 persen tertinggi sejak September 2015.

"Saya pikir jangan dulu dinaikkan untuk yang pertalite, kalau pemerintah ingin melakukan pembatasan, mungkin yang didorong itu pembatasan solar," katanya.

Menurutnya, pembatasan solar akan jauh lebih mudah dibandingkan pertalite. Ini karena pengguna solar tidak sebanyak pertalite. Sehingga mencegah kebocoran solar akan jauh lebih mudah.

"Kalau solar kan untuk kendaraan logistik, selama ini kan bocor untuk perusahaan tambang besar dan perusahaan industri besar. kalau itu ditutup, maka penghematan subsidinya lumayan besar," jelas Bhima.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha