Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kepulauan Dipertanyakan
Oleh : Harjo/Dodo
Selasa | 31-07-2012 | 15:05 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday – Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus untuk nelayan kepulauan, dipertanyakan ketua kelompok nelayan Desa Teluksasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam Bintan karena nelayan merasa, tidak pernah mendapatkan atau membeli minyak untuk kebutuhan melaut pada tongkang yang diparkir di depan perairan sekitar Tanjungtalok, Teluksasah.


Demikian disampaikan Saprudin alias Lapok, ketua nelayan Seri Kuala Lobam, kepada batamtoday di Tanjunguban, Selasa (31/7/2012). 

Menurutnya, terkait adanya program minyak bersubsidi untuk nelayan, hanya bisa mendengar kalau ada BBM bersubsidi tersebut.

“Kita hanya sebatas mendengar, katanya ada BBM bersubsidi untuk nelayan. Tapi kenyataan di lapangan, nelayan tidak pernah mendapatkan minyak tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan keberadaan sebuah tongkang yang sering berada di depan Tanjungtalok, memang bukan rahasia umum bagi masyarakat yang sebagian besar adalah nelayan. Kalau, tongkang tersebut bermuatan BBM jenis solar dan oli, untuk kebutuhan nelayan. 

“Tapi itu hanya katanya, sebab mulai dari desa hingga ke atas, sampai sejauh ini belum ada pemberitahuan secara jelas kepada nelayan. Masalah teknis pembelian minyak bersubsidi dan lainnya. Walaupun kenyataanya memang ada mobil tanki yang selalu mondar-mandir di sekitar pelabuhan Tanjungtalok,” terangnya.

Saprudin berharap kepad pihak pemerintah, untuk memperjelas terkait  minyak bersubsidi untuk nelayan tersebut. Karena menurutnya, yang paling ditakutkian oleh nelayan, ada orang yang tidka bertanggungjawab dengan mengatasnamakan nelayan memamfaatkan BBM tersebut.
 
“Kami nelayan mengkhawatirkan, ada orang lain yang sengaja mengatasnamakan nelayan memanfaatkan BBM bersubsidi tersebut. untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” tambahnya.

Tokoh pemuda Bintan, M. Idha  mengatakan, kalau memang keluhan masyarakat terkait masalah tidak adanya kucuran BBM bersubsidi tersebut, yang seharusnya diperuntukkan nelayan. Maka diharapkan pihak yang berwenang dalam  melakukan pengawasan terkait kebijakan tersebut, untuk mengambil langkah.  

“Kalau memang ada dugaan penyimpangan, selayaknya pihak aparat mengusut tuntas terkait masalah BBM yang dinilai tak jelas tersebut,” harapnya.