Atasi Krisis Pangan

Jakarta, batamtoday - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto meminta pemerintah segera merealisasikan 2 juta hektar tanah untuk lahan pertanian. Hal itu dilakukan untuk mencegah krisis pangan sejak dini, dan tidak lagi mengimpor beras.

"Mudah-mudahan pemerintah segera menambah luas tanah-tanah 2 juta hektar untuk pertanian. Ini investasi juga mencegah krisis pangan yang saat ini tengah dihadapi dunia," kata Prabowo di Jakarta, Rabu (17/2/2011).

Menurut Prabowo, saat memberi masukan Komisi IV DPR (pertanian dan kehutanan) mengenai solusi mengatasi krisis pangan yang dipimpin Ketua Komisi IV Ahmad Muqowan, satu-satunya solusi mengatasi krisis pangan adalah dengan menambah jumlah lahan-lahan pertanian untuk petani, bukan sebaliknya memperbanyak pembangunan pusat perbelanjaan, apartemen atau perumahan mewah.

"Dengan banyaknya lahan pertanian, petani bisa menanam beras sehingga kita bisa meningkatkan ketahanan pangan dan tidak perlu impor beras lagi. Saya ini berusaha mencegah terjadinya krisis pangan, dan itu merupakan perjuangan HKTI. Kalau tidak kita akan rawan pangan," katanya.

HKTI, kata Prabowo,adalah organisasi kebijakan petani yang secara aktif menyuarakan kemandirian di bidang pangan dan menolak secara tegas impor beras. Saat ini, lanjutnya, sudah banyak elit politik, akademisi, peneliti yang sepaham dengan dirinya mengenai kemandirian pangan, yang sebelumnya berkiblat pada neoliberalisme.

"Semuanya sekarang sudah sepakat agar petani-petani kita dibiarkan bersaing dengan petani lain di dunia seperti di Canada dan lain-lain, bukan menjadikan Indonesia pasar pangan asing," katanya.

Kaum neoliberalisme dengan kebijakan Washington Consensus yang didukung International Monetary Fund (IMF), tegas Prabowo, sengaja memiskinkan dan menghancurkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan seperti ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan dia merasa terpanggil untuk menyuarakan kemandirian pangan.

"Kekuatan global sengaja memiskinkan kita dan memecah belah kita dengan masuknya paham neoliberalisme yang memperbanyak bangun mal-mal, apartemen-apartemen ketimbang memberika lahan untuk petani. Itu jelas bentuk pengkhianatan kepada negara," katanya.

Prabowo menegaskan, negara lain bisa melakukan kemandirian di bidang pangan, sedangkan Indonesia tidak bisa dan tetap mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi rakyatnya, sementara kekayaan alam melimpah termasuk juga tanah-tanah yang melimpah. "Kenapa negara lain bisa, kok Indonesia tidak bisa. Saya bukannya anti barat, tetapi kita perlu pakai cara kita sendiri untuk ketahanan pangan kita, bukan impor terus-terusan," katanya.

Sementara terkait pengakuan Kementerian Hukum dan HAM terhadap HKTI pimpinan Oesman Sapta Odang, Prabowo menyerahkan kepada putusan pengadilan. Sebab, HKTI pimpinannya dihasilkan secara legal melalui mekanisme Munas yang dihadiri seluruh provinsi. Jika ada organisasi serupa yang mengklaim sebagai HKTI, Prabowo tidak mempermasalahkan asalkan untuk memperjuangkan nasib petani, bukan sebaliknya memperjuangkan ambisi pribadinya.

"Jika ada organisasi lain , kita tidak bisa menolak yang penting membela petani, ya monggo saja. Kalau masalah legalitas kita serahkan ke pengadilan, karena kami legal melalui mekanisme Munas. Jangankan petani, sepak bola saja bisa dipolitasi," katanya.

Prabowo yang juga Ketua Umum Dewan Pembina HKTI ini mengungkapkan, ia membangun HKTI bukan hanya belakangan ini, tetapi sejak 5 tahun lalu. Yakni dari HKTI yang hanya memiliki perwakilan di 8 provinsi, kini sudah ada di seluruh kabupaten kota. Bahkan saat menyuarakan mengenai kemandiran di bidang pangan 5 tahun lalu banyak yang menolak, tetapi begitu dunia dilanda krisis pangan sekarang sudah banyak yang sepakat mengenai kemandirian di bidang pangan.

"Jadi biar pengadilan dan rakyat yang menilai, HKTI mana legal dan dihati petani yang secara lantang terus menyuarakan mengenai kemandirian di bidang pangan, dan menolak impor beras," katanya. 
 
Terkait kisruh ini, Komisi IV DPR mengakui HKTI dibawa pimpinan Prabowo Soebianto, ketimbang HKTI pimpinan Oesman Sapta. Hal itu dibuktikan dengan diundangnya HKTI Prabowo untuk memberi masukan mengenai solosi mengatasi krisis pangan, yang juga didukung 8 fraksi di DPR yakni, Partai Demokrat, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Sedangkan Partai Golkar mendukung HKTI Oesman Sapta, sehingga saat RDP dengan HKTI Prabowo tak satupun Anggota F-PG yang duduk di Komisi IV Hadir.

Politisi DPR yang duduk di kepengurusan HKTI Prabowo, antara lain Jafar Hafsah (Ketua F-PD duduk sebagai Dewan Pembina), Ahsanul Qosasi (Wakil Ketua Komisi XI dari F-PG sebagai Wakil Ketua Umum), Wakil Ketua Komisi IV dari F-PDIP Mindo Sianipar sebagai Wakil Ketua Umum, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pangan, Wakil Sekjen DPP Demokrat Saan Mustopa sebagai Ketua Bidang Agrowisata, dan lain-lain.