BATAMTODAY.COM, Batam - Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang mengangkat tema 'Advancing Digital Economy and Finance, Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery' resmi dibuka Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

FEKDI 2022 ini, merupakan side event dari Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) 3rd meeting G20 yang dilangsungkan secara hibrida di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).

FEKDI 2022 merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian. Didukung oleh Kementerian-Lembaga dan industri, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sinergi tersebut diperkuat dengan komitmen bersama melalui peluncuran Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan, digitalisasi menjadi pilar Indonesia Maju. Dengan mengangkat tema advancing digital economy and finance sinergi dan Inklusi, hal ini bisa emperkuat sinergi dan kolaborasi digitalisasi Indonesia dalam FEKDI 2022.

"Sinergi dan inovasi yang inklusif diperlukan untuk memajukan bangsa agar dapat bersaing secara global. Mari tunjukkan ke dunia dan G20, bahwa Indonesia sudah maju secara digital," ungkap Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo menjelaskan, dukungan Bank Indonesia dalam mewujudkan ekonomi keuangan digital nasional, hal ini untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Khususnya melalui kebijakan digitalisasi sistem pembayaran.

"BI berkomitmen untuk mendukung sinergi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional, sejalan dengan komitmen pemerintah dan visi Presiden RI untuk menuju Indonesia Maju," jelas Gubernur Perry.

Sementara, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan, pandemi Covid-19 juga telah menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Pada tahun 2021, nilai perdagangan digital mencapai Rp 401 triliun, seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking. Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 2.050 triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp 4.531 triliun.

"Dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif, Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara," kata Menko Airlangga.

Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Masih menurut Menko Airlangga. Selain itu terwujudnya upaya penguatan kerjasama dan konektivitas pada lingkup regional maupun global di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan pembayaran di ASEAN.

"Digitalisasi ekonomi dan keuangan digital terus diakselerasi dengan perbaikan-perbaikan dan telah mendorong capaian inklusi keuangan nasional," jelas Menko Airlangga.

Diketahui, dengan berbagai topik pembahasan, FEKDI 2022 selama 5 hari hingga tanggal 15 Juli 2022 secara hybrid, dengan ragam bahasan dan diskusi perkembangan ekonomi dan keuangan digital oleh otoritas, pelaku industri, akademisi dan lembaga internasional.

Selain itu, FEKDI 2022 juga menyuguhkan showcasing yang menampilkan berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap serta mengikuti sesi diskusi dan hadir dalam FEKDI 2022 secara virtual dengan mengunjungi laman [ www.fekdi.co.id ].

Sementara, sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional dilaksanakan bukan hanya pada level nasional namun juga regional untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Berbagai inisiatif telah dilakukan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk transaksi Pemerintah Daerah, serta digitalisasi bantuan sosial, sektor transportasi dan jalan tol.

Lalu, akselerasi digitalisasi telah mendorong perbaikan inklusi keuangan yang tercermin pada hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 yang mencatat kepemilikan akun sebesar 65,4%, penggunaan produk dan layanan keuangan sebesar 83,6%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan inklusi keuangan, sehingga timbul optimisme tercapainya target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.

Kemudian, digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), program Kartu Prakerja, dan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang difasilitasi oleh akselerasi digitalisasi di sistem pembayaran. Dukungan kebijakan fiskal, penguatan infrastruktur digital serta pengembangan inovasi dan SDM menjadi penopang untuk percepatan digitalisasi.

Hadir pada sesi diskusi, di antaranya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menkominfo Johny G Plate. Selain itu, hadir perwakilan industri antara lain Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, Sekretaris Jenderal AFTECH Budi Gandasoebrata, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kewirausahaan Aldi Haryopratomo dan Ketua Kompartemen Digitalisasi Perbankan Perbanas, Kaspar Situmorang.

Editor: Gokli