Akhirnya, Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Rp 43,5 Miliar Dibatalkan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso, mengatakan DPR resmi tak melanjutkan proyek tender pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI, dengan anggaran sebesar Rp 43,5 Miliar.

Hal tersebut menjawab pro kontra pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan yang ramai dibicarakan publik belakangan ini.

"BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dengan Kesetjenan," kata Agung kepada wartawan dalam konpers, Selasa (17/5/2022).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI, Johan Budi Sapto Pribowo. Johan mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mendengar penjelasan dari Setjen DPR RI.

"Dari pembahasan tadi yang disampaikan baik oleh pak sekjen maupun oleh inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT, jadi tidak ada yang tidak sepakat, termasuk pak sekjen juga sepakat bahwa pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2022 tidak dilanjutkan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan secara kronologis terkait rencana pengadaan gorden.

Ia menuturkan DPR tidak pernah melakukan pengadaan gorden selama 14 tahun terakhir. DPR baru mengusulkan pengadaan tersebut di tahun 2021.

Terkait penentuan harganya, Indra menjelaskan, bahwa DPR mencari harga menengah. Menurutnya DPR tidak mungkin mencari harga yang paling bawah atau harga paling atas.

"Kita mencari titik tengah dari harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah Panglima Polim, di daerah Tanah Abang, di Tanjung Duren, dan beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang dijadikan HPS," jelasnya.

Dari 49 perusahaan yang mendaftar hanya tiga perusahaan yang melakukan penawaran. Dari tiga perusahaan hanya dua yang memenuhi syarat administrasi.

"Dari dua perusahaan ini hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis," ucapnya.

"Kita tahu saat ini di situasi Covid bersama pimpinan BURT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini," imbuhnya.

Sekedar diketahui, tender gorden rumah dinas anggota DPR dimenangi oleh PT Bertiga Mitra Solusi, perusahaan yang menawarkan harga tertinggi sebesar Rp 43,5 miliar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kronologi pemenangan tender tersebut pada Senin (9/5/2022) lalu.

Indra awalnya menjelaskan gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010 sehingga perlu adanya pengadaan gorden baru.

"Dengan demikian, usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020, sudah banyak permintaan dari anggota Dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA yang kondisinya sudah tidak layak," kata Indra.

Namun, lanjut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota Dewan dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

"Pada tahun anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit RJA Kalibata," terangnya.

Lalu, Indra menjelaskan kronologi pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tersebut. Menurutnya, tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332.84.

Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan. Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan pada 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

"Pada tahapan pembukaan penawaran tanggal 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," terangnya.

Adapun tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705.00 atau di bawah HPS 10,33 persen.

Kemudian PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236.00 atau di bawah HPS 7,91 persen, serta PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594.23 atau di bawah HPS 4,78 persen.

Indra melanjutkan, pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawar memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus.

"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," katanya.

Indra menjelaskan, evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Menurutnya, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis, dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Apabila hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," jelasnya.

Setelah itu dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap dua perusahaan yang lolos itu. Pada 1 April 2022, diperoleh hasil PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karena tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus," katanya.

Editor: Surya

---