Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ruang Kelas Tak Berdinding

Anggota DPRD Kepri Uba Ingan Kaget Melihat Ruang Kelas SMAN 25 Batam Sangat tidak Layak
Oleh : Putra Pamungkas
Jumat | 13-05-2022 | 15:04 WIB
ubaingan_si-sman-5-batam-012.jpg Honda-Batam
Anggota Komisi IV DPRD Kepri Uba Ingan Sigalingging di SMAN 25 Batam, yang berada di kawasan Bengkong, Rabu (11/5/2022).

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Uba Ingan Sigalingging mengunjungi SMA Negeri 25 Kota Batam yang berada di kawasan Bengkong, Rabu (11/5/2022) lalu.

Dari kunjungan tersebut, didapati ruang kelas yang tidak layak sebagai tempat belajar. Uba Ingan Sigalingging mengatakan, ruang kelas berdiri di kavling-kavling, dan hanya ruangan terbuka yang ditutup atap spandek.

Uba mengatakan, kondisi ruang kelas SMAN 25 Batam sangat tidak layak. Tidak ada tembok yang mengelilingi ruang kelas, sebagai gantinya besi dirangkai sedemikian rupa menjadi bagian luar bangunan.

"Ini memprihatinkan, sekolah ini sudah berdiri selama 3 tahun sejak tahun 2019, dan sudah dapat akreditasi A," kata Uba, Jumat (13/5/2022).

Saat ini total siswa di sekolah tersebut mencapai 756 orang, dan 176 siswa telah lulus. Uba menyampaikan, ruang kelas yang tidak layak tersebut digunakan untuk 9 kelas, terdiri dari 19 rombongan belajar.

"Sampai sekarang tidak ada perkembangan yang signifikan terkait pembangunan sekolah," ujarnya.

Diungkapkannya, kondisi ini sungguh ironis karena seharusnya Pemprov Kepri memahami Undang-undang Dasar yang mana disebutkan bahwa Pemerintah harus mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun menurutnya Pemprov Kepri menganggap sektor pendidikan bukan sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Kelihatannya Pemprov menganggap pendidikan sebagai beban, padahal itu sebagai investasi untuk pembangunan manusia," ungkapnya.

Uba juga menilai gagasan Gubernur Kepri saat ini menyangkut pembangunan hanya berupa mercusuar, yaitu pembangunan jembatan Batam-Bintan serta pembangunan jembatan layang atau perbaikan jalan. Menurutnya pembangunan itu tidak sangat mendesak.

"Program-program yang sangat politis harusnya itu dilakukan setelah urusan dasar atau wajib ini selesai, tapi faktanya tidak," tegasnya.

Oleh karena itu, Uba berharap dengan temuan ini bisa menjadi perhatian bersama agar sarana dan prasana sektor pendidikan dapat dilengkapi. Karena jika tidak, maka akan sia-sia pembangunan fisik yang dilakukan.

"Ini berlaku juga untuk sekolah-sekolah yang lain, Pemerintah harus serius membangun infrastruktur sekolah, karena seperti ruang kelas ini tidak seperti lembaga Pemerintah, bahkan swasta lebih baik," tutupnya.

Editor: Yudha