BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen serius terhadap pembangunan desa.

Menurut Mendagri, Presiden telah melakukan langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan dan penguatan pembangunan desa.

Demikian diungkapkan Mendagri saat menyampaikan laporan dalam agenda Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Menurut Mendagri, setidaknya ada tiga hal yang telah dilakukan Presiden Jokowi berkaitan dengan semangat membangun desa.

Pertama, menyusun strategi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT).

Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan Presiden terhadap upaya pembangunan desa melalui peran menteri yang terfokus pada urusan desa.

Sedangkan yang ketiga, tambah Mendagri, Presiden telah mendorong pengalokasian dana desa untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di desa.

"Ini riil. Berdasarkan data, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, total dana desa yang telah dialokasikan mencapai lebih kurang Rp 400,65 triliun. Ini sama saja hampir mendekati 700 triliun dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) transfer pusat untuk provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia," ujar Mendagri di hadapan Presiden Jokowi, para menteri, dan jajaran pengurus Apdesi.

Mendagri menambahkan, bentuk keseriusan Presiden juga terlihat dari jumlah alokasi anggaran yang diberikan kepada desa, yakni sebesar Rp 68 triliun pada 2022. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa.

"Diharapkan (langkah tersebut) dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan antara desa dengan kota dengan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan, tapi desa," tambah Mendagri.

Mendagri menjelaskan, hasil pemanfaatan dana desa sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 telah memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Hal ini seperti telah terbangunnya jalan desa sepanjang 308.490 km, jembatan sepanjang 1.583.215 meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 42.317 unit, serta tambatan perahu sebanyak 7.384 unit.

Di samping itu, dana desa juga telah dimanfaatkan untuk membangun embung 5.371 unit, irigasi 80.120 unit, serta penahan tanah sebesar 247.686 unit.

Di lain sisi, dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, juga telah dibangun sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, air bersih sebanyak 1.307.423 unit, mandi cuci kakus (MCK) sebanyak 443.884 unit.

Selain itu, pemanfaatan dana desa juga telah digunakan untuk membangun Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebanyak 14.401 unit, drainase sepanjang 45.517.578 meter, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 66.430 kegiatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 42.007 unit, dan sumur sebanyak 74.289 unit.

"Di samping itu, sejak tahun 2014, tingkat kemiskinan di desa juga terus mengalami penurunan sebesar 1,23 persen. Hal ini didasarkan pada data BPS tahun 2022, (yang mana) pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di desa sebanyak 17,37 juta orang (13,76 persen), sedangkan di akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 14,64 juta orang (12,53 persen)," tandas Mendagri.

Peningkatan kapasitas perangkat
Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavia mengatakan, dalam hal penguatan pembangunan desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembinaan berupa peningkatan kapasitas perangkat desa.

Pembinaan tersebut diimplementasikan melalui pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kompetensi dalam manajemen pemerintahan desa, keuangan desa, leadership, dan manajerial secara umum.

Menurut Mendagri, sejak tahun 2015 Kemendagri telah memberikan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa yang melibatkan 158.660 peserta.

Upaya ini akan terus didorong untuk membangun kualitas SDM desa yang unggul. Terlebih, dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut kepala desa tak hanya berperan sebagai pemimpin komunitas, tetapi juga sebagai birokrat yang perlu memahami sistem birokrasi pemerintahan dan keuangan secara komprehensif.

"Sebagai informasi, kami laporkan Bapak (Presiden), saat ini masih ada sekitar 4.603 kepala desa yang tamat SMP. Ini yang kita terus bina," ujar Mendagri.

Mendagri menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi. Berbagai kebijakan dan program yang diberikan untuk memperkuat pembangunan desa, dinilai telah melahirkan sejumlah capaian positif.

Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), pada 2016 jumlah desa mandiri sebanyak 174 desa.

Angka ini meningkat tajam pada 2021 dengan jumlah sebanyak 3.269 desa. Di samping itu, jumlah desa maju juga mengalami kenaikan pesat, yakni dari yang semula 3.609 desa, pada 2021 menjadi 15.321 desa. Hal yang sama juga terjadi dengan jumlah desa berkembang yakni dari 22.993 desa menjadi 38.083 desa.

Sementara itu, berdasarkan data dari indeks yang sama, jumlah desa tertinggal pada 2016 yakni 34.180 desa dan menurun pada 2021 menjadi 12.635 desa.

Tren yang sama juga terjadi dengan jumlah desa sangat tertinggal dari semula 14.003 desa, menjadi 5.649 desa. Penurunan ini menandai kiprah positif yang telah ditorehkan pemerintah.

"Hal ini menunjukkan keberhasilan program Bapak Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa riil dirasakan," tambah Mendagri.

Editor: Surya