Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Diduga Masih Ada Proyek Yang Belum Selesai

Gubernur Kepri Resmikan Proyek SPAM di Bintan
Oleh : Charles/Dodo
Senin | 16-07-2012 | 19:48 WIB
Sani-Spam.gif Honda-Batam

TANJUNGPINANG, batamtoday - Kendati terkesan terlambat dan diduga masih bermasalah, Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepri akirnya menyerahkan pelaksanaan pembangunan tujuh proyek Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun di sejumlah lokasi di Kabupaten Bintan yang didanai dari APBN 2011.


Pelaksanaan peresmian dan penyerahan tujuh proyek SPAM dan pipanisasi itu diresmikan Gubernur Provinsi Kepri HM Sani didampingi Bupati Bintan Ansar Ahmad di Kelurahan Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan.

Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepri Paulus Sule Patendean mengatakan, pelaksanaan pembangunan SPAM 2011 di Kabupaten Bintan, didanai anggaran dari APBN dan tambahan dana sharing dari APBD kabupaten.

"Dari Rp40 millar total alokasi dana proyek pada Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepri, 50 persen diantaranya berada di Kabupaten Bintan, karena pelaksanan pembangunan pada daerah yang lain, enggan menerima, sementara Bintan dapat menerima dengan kriteria pelaksanaan pembangunan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat," kata Paulus.

Kriteria yang dimaksudnya adalah penetapan alokasi lahan dan dana secara sharing, sebelum pagu dana program proyek dialokasikan pada daerah yang bersangkutan, hingga dalam pelaksanaanya pembangunan SPAM itu dibangun secara bersama-sama pemerintah pusat dan daerah.

Adapun proyek SPAM dari Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepri di Bintan diantaranya adalah, pembangunan SPAM kelurahan dan Kecamatan Tanjung Uban Utara dengan pagu dana Rp1,6 miliar ditambah dana dari APBD Bintan senilai Rp255 juta, pembangunan SPAM Desa Mantang Kecamatan Mantang berupa pipanisasi kapasitas 5 liter per detik, dengan pagu dana Rp3,445 miliar dari APBN ditambah dana Rp255 juta dari APBD Bintan. Optimalisasi IKK Seri Kuala Lobam berupa pembangunan pipanisasi dengan alokasi dana Rp5,999 miliar dari APBN ditambah Rp750 juta dana dari APBD Bintan.

Selain itu, proyek optimalisasi IKK Kijang yang merupakan proyek lanjutan Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepri tahun 2010, dengan total alokasi dana Rp1 miliar lebih. Optimalisasi IKK Lobam sebagai proyek lanjutan pembangunan Pipa, dengan total dana Rp1,050 miliar lebih, pembangunan SPAM IKK Kelong Kecamatan Bintan Pesisir berupa peningkatan kapastitas air 10 liter per detik yang memakan dana Rp8,015 miliar dari APBN ditambah dana dari APBD Bintan Rp700 juta. Proyek pembangunan SPAM Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir dengan dana Rp1,750 miliar dari APBN ditambah Rp255 juta dana dari APBD serta pembangunan SPAM Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kawal Kecamatan Gunung Kijang dengan alokasi dana Rp939 juta dari APBN ditambah Rp100 juta dana dari APBD Bintan.

Sayangnya, kendati proyek tertunda yang dikerjakan dan dilaksanakan tahun 2011 ini dinyatakan telah selesai, namun tidak satupun lokasi yang yang ditinjau, guna melihat secara detail proyek fisiknya di lapangan. Berdasarkan informasi, dari sejumlah proyek SPAM di Bintan ini sempat bermasalah dan sempat dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri.

Sementara itu, Bupati Bintan Ansar Ahmad mengatakan, pelaksanaan pembangunan fasilitas air minum di Bintan, merupakan upaya yang dilakukan Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepri, dalam memperjuangkan pelaksanaan proyek ke pusat.

"Kerja keras ini tidak terlepas dari bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kepri, dalam melakukan lobi serta permintaan ke Pusat. Sesuai dengan visi dan misi gubernur, yang menyatakan di awal jabatannya akan menuntaskan pelaksanaan pembangunan listrik dan air," kata Ansar.

Ansar juga mengatakan, dengan bantuan dan lobi yang dilakukan secara bersama tersebut, saat ini Kabupaten Bintan sudah tidak ada lagi kekurangan pasokan listrik, dan diharapkan dengan dilaksanakannya pembangunan air bersih ini, kebutuhan air di Bintan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Sani mengatakan terealisasinya pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan upaya dan motivasi daerah yang bersangkutan dalam merencanakan, mengupayakan dan mengimplementasikan hingga dapat berjalan dengan baik.

"Sebelumnya, untuk mengupayakan terealisasinya dana APBN ke daerah kita upayakan secara bersama-sama. Hasil akhirnya merupakan kerja keras dari pemerintahan tingkat II, dan apa yang dilakukan ini, merupakan tugas yang diamanatkan pada pemerintah dalam memnberikan pelayanan pada masyarakat," kata Sani.

Sani juga mengatakan, majunya sebuah provinsi, tergantung dari majunya pelaksanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota yang ada diprovinsi tersebut, karena yang punya wilayah di provinsi adalah kabupaten/Kota.

"Harapan kami, dengan selesai dan dibangun fasilitas air minum yang sudah diberikan ini, hendaknya, dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Selain masalah air, Sani juga menyatakan berterima kasih kepada Bupati Bintan yang telah mampu mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakatnya.

Pemerintah Provinsi Kepri tetap komitmen dalam melaksanakan pembangunan guna meningkatakan kesejahteraan masyarakat, baik dengan pemberian bantuan modal, pelaksanaan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, serta pemenuhan biaya bagi pendidikan.

"Untuk tahun ini, pelaksanaan pembangunan RTLH yang dialokasikan dari APBD Kepri ada sekitar 4,500 rumah yang akan direhab, yang merupakan hasil kerja sama, pemerintah kabupaten dan Pemprov Kepri," ujarnya.

Di sektor kesehatan, pemerintah provinsi juga melakukan penempatan pada sejumlah Dokter Keluarga, serta melaksanakan pembangunan fasilitas Puskesmas dan rumah sakit yang akan dilaksanakan secara bekelanjutan.

"Di bidang pendidikan, kita juga tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan SDM baik dalam bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, pembangunan sarana-prasarana, dengan komitmen tidak ada lagi masyarakat Kepri, yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu," pungkas Sani.

Berita Lainnya

Begini Tanggapan Kades Kelong soal Polemik Lahan di Pulau Poto

12-10-2024 | 17:44 WIB

Musda V dan Muscab IV HIMNI Kepri Sukses Digelar, Amsakar Tekankan Tiga Hal Ini

12-10-2024 | 17:04 WIB

Satlantas Polresta Tanjungpinang Gelar Lat Pra Ops Zebra Seligi 2024

12-10-2024 | 16:24 WIB