DPR dan Pemerintah Sahkan UU Dikti

JAKARTA, batamtoday - DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan RUU Pendidikan Tinggi (Dikti) menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua bidang Korkesra Taufik Kurniawan, meskipun UU tersebut mendapat penolakan dari kalangan perguruan tinggi.

Rapat paripurna yang dihadiri Mendikbud Muhammad Nuh selaku wakil pemerintah itu, diwarnai hujan interupsi dari sejumlah Anggota DPR antara lain Nudirman Munir (Golkar), Akbar Faisal (Hanura) dan Achmad Rubaie (PAN).

Mendikbud Muhammad Nuh dalam sambutannya mengatakan, UU Dikti ini akan menjamin tidak terjadinya komersialisasi dan liberalisasi perguruan tinggi.  "Perguruan tinggi sifatnya nirlaba dan mendorong swasta untuk berpartisipasi," kata Mendikbud di Jakarta, Jumat (13/7/2012)

Perguruan tinggi, kata Nuh, ke depan tidak hanya menghasilkan calon tenaga kerja tetapi juga menelurkan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Juga perguruan tinggi harus membangun peradaban bangsa," katanya.

UU Dikti, lanjut Nuh, memberikan penguatan terhadap pendidikan vokasi. "UU ini mendorong terciptanya magister terapan dan doktor terapan," kata Nuh.

Nuh menambahkan, UU Dikti juga mewajibkan setiap kampus untuk menerima mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air. UU ini juga memberikan keadilan kepada siapa pun yang lolos tes akademik untuk diterima di sebuah perguruan tinggi.

"UU ini juga memberikan penekanan sekurang-kurangnya 30 persen dana perguruan tinggi digunakan untuk riset. UU ini merupakan usul inisiatif DPR ini terdiri atas 12 bab dan 100 pasal," katanya. Wakil Ketua

DPR Taufik Kurniawan menyatakan, menyatakan ada kelompok masyarakat yang masih belum puas atas pengesahan RUU Dikti ini. "Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk dijadikan UU," kata Taufik.

Namun, kata Taufik,selama penyusunan RUU ini, DPR telah memperhatikan dan menyerap aspirasi masyarakat. Dan, seluruh stakeholder juga sudah diundang dalam Panja.

"Tadi juga sudah disampikan oleh Mendikbud bahwa Insya Allah yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita atas pengesahan RUU PT tidak terbukti. Tapi Insya Allah pemerintah dalam koridor yang sangat patuh dalam kaidah konstitusi dan memberikan fasilitas seperti pendidikan," katanya.

Untuk meminimalisir salah paham di masyarakat, DPR dan Pemerintah akan segera melakukan sosialisasi UU ini. “Pastinya akan ada sosialisasi kepada masyarakat, katanya.

Soal ancaman sejumlah akademisi yang akan segera mengajukan uji materi UU Dikti ke Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Taufik, itu merupakan hak dari masyarakat. Namun yang pasti DPR dan pemerintah membuat UU ini sudah melalui kajian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek di dalamnya secara akademis dan ilmiah.

Negara Bertanggungjawab

---